Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tent Ang Keterbukaan Informasi Publik Di Kabupaten Aceh Timur

Abstract

Kabupaten Aceh Timur sebagai salah satu Kabupaten yang ada di Provinsi Aceh dalam menjalankan misinya selalu menerapkan keterbukaan informasi yang dianggap menjadi penting karena dalam pemerintahan yang tertutup rawan akan terjadinya penyimpangan dan penyalahgunaan. lnfonnasi publik yang seharusnya dipublikasikan kepada masyarakat Iuas hanya dikuasai segelintir elit dalam pemerintahan yang mendorong terjadinya penyalahgunaan seperti KKN. Banyak kendala atau hambatan yang muncul dalam penerapan Undang-Undang Keterbukaan Infonnasi Publlik di Kabupaten Aceh Timur. Kendala yang terjadi antara lain terkait dengan tingginya tingkat sengketa informasi antara badan publik dengan pemohon informasi. Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah Bagaimana Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infonnasi Publik di Kabupaten Aceh Timur?. Tujuan dari penelitian ini adalah Mengetahui Implementasi Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infonnasi Publik di Kabupaten Aceh Timur. Mengetahui faktor-faktor yang dapat mengatasi kendala dalam implementasi Peraturan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka peneliti menarik kesimpulan yaitu : Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan UndangUndang No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Infonnasi Publik di Kabupaten Aceh Timur sudah berjalan optimal. Meskipun dalam prakteknya masih banyak permasalahan-permasalahan yang menyebabkan terjadinya sengketa infonnasi publik. East Aceh District as one of the regencies in Aceh Province in carrying out its mission always implements information disclosure which is considered important because a closed government is prone to irregularities and abuse. Public information that should be published to the wider community is only controlled by a handful of elites in government which encourage abuse such as KKN. Many obstacles or obstacles have arisen in the implementation of the Public Information Disclosure Law in East Aceh District. Obstacles that occur are related to the high level of information disputes between public bodies and information applicants. The formulation of the problem in this study based on the background of the problem is How to Implement Government Regulation No. 61 of 2010 concerning Implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in East Aceh District?. The purpose of this research is to find out the implementation of Government Regulation no. 61 of 2010 concerning Implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in East Aceh District. Knowing the factors that can overcome obstacles in the implementation of the Regulation. Based on the results of the research that has been done, the researchers draw conclusions, namely: Government Regulation No. 61 of 2010 concerning Implementation of Law no. 14 of 2008 concerning Public Information Disclosure in East Aceh District has been running optimally. Although in practice there are still many problems that lead to public information disputes.