Implementasi Anggaran Berbasis Kinerja Pada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara

Abstract

Undang-Undang Nomor 17 menetapkan bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang akan dicapai. Untuk mendukung kebijakan ini perlu dibangun suatu sistem yang dapat menyediakan data dan informasi untuk menyusun APBD dengan pendekatan kinerja. APBD berbasis kinerja yang disusun oleh pemda harus didasarkan pada SPM yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Untuk dapat membuat APBD berbasis kinerja pemda harus memiliki perencanaan stratejik (Renstra). Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan sesuai dengan sasaran dan tugas yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi pemerintah daerah. salah satu aspek yang diukur dalam penilaian kinerja pemerintah daerah adalah aspek keuangan berupa Anggaran Berbasis Kinerja (ABK). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi anggaran berbasis kinerja pada Pemerintah Propinsi Sumatera Utara. Sampel diambil secara purposive sampling, sebanyak 63 orang. Analisis data dilakukan dengan menggunakan metode deskriptif.