Pengelolaan Mutasi PNS Dalam Era Otonomi Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Sumatera Utara

Abstract

Otonomi daerah Indonesia beberapa tahun terakhir telah membawa perubahan yang signifikan terhadap penyelenggaraan pemerintah di Indonesia. Nuansa ini tidak saja dirasakan oleh Pemerintah pusat, namun juga pada level Pemerintah daerah baik propinsi maupun kabupten/kota. Beralihnya sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi yang ditandai dengan perubahan Undang-Undang No. 22 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang No 32 Tahun 2004, mengubah sistem pemerintahan dari monolitik sntralistik di Pemerintah pusat menjadi lokal demokrasi di Pemerintah daerah. Kenyataan disetiap daerah tidak selalu mempunyai potensi sumberdaya manusia yang handal untuk melaksanakan pengembangan daerah dalam bidang keahlian tertentu yang handal untuk melaksanakan pengembangan daerah dalam bidang keahlian tertentu yang diperlukan. Sebagai resourses yang dinamis, aktif dan animate, PNS dapat dikembangkan sekaligus dapat dimobilisasikan. Sehingga makna mutasi PNS menjadi sangat penting dalam optimalisasi pengembangan daerah pada pelaksanaan otonomi daerah ini