Analisa Kinerja Pegawai Badan Pengawas Kabupaten Gayo Lues

Abstract

Hal-hal yang mendasar dalam pelaksanaan otonomi daerah saat ini adalah adanya upaya mendorong pemberdayaan masyarakat, serta pengembangan peran dan fungsi pengawasan dan mengevaluasi kebijakan-kebijakan daerah sehingga tercipta Good Govermance dan Clean Goverment. Dalam rangka perwujudan Good Govermance dan Clean Clean Goverment. Pemerintah Daerah diwajibkan membuat Laporan Akuntabilitas Kinerja (LAKIP). LAKIP ini merupakan Laporan Akuntabilitas Kinerja yang berbasis kepada tolak ukur Rencana Strategik sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang pengelolaan dan pertanggungjawaban kepala daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah. Maksud dan tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban tahunan kinerja Pemerintah Daerah kepada seluruh stakeholder (Presiden, DPRD dan masyarakat). Atas pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan kewenangan pengelola sumber dana dan sumber daya yang ada dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, tujuan dan sasaran Strategik Pemerintah daerah serta sebagai alat yang dapat digunakan oleh presiden untuk mengambil keputusan dan strategi yang diperlukan dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki kinerja Pemerintah Daerah dimasa yang akan datang secara berkelanjutan.