1. Digital Repository Universitas Medan Area
  2. Master Theses (MT)
  3. MT - Master of Public Administration
Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10046
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorKusmanto, Heri-
dc.contributor.advisorSinaga, Murbanto-
dc.contributor.authorSaputra, Rudy-
dc.date.accessioned2019-04-02T07:31:32Z-
dc.date.available2019-04-02T07:31:32Z-
dc.date.issued2007-
dc.identifier.other051801009-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10046-
dc.descriptionBirokrasi pemerintah tidak dapat lagi menampilkan sosok sebagai penguasa, tetapi lebih berorientasi pada pelayanan prima kepada masyarakat. Semua bentuk kegiatan pemerintahan dan pembangunan harus dikelola secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Wacana tersebut merupakan nilai-nilai dasar yang harus diwujudkan secara nyata didalam mengelola pemerintahan sesuai dengan perkembangan saat ini. Dalam rangka mewujudkan tatanan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan tuntutan keadaan sebagaimana tersebut diatas, maka berbagai kebijakan strategis telah ditetapkan, diantaranya adalah pelaksanaan otonomi daerah berdasarkan UU No.32 Tahun 2004, disamping itu, telah ditetapkan pula pengaturan mengenai Perimbangan Keuangan antar Pusat dan Daerah, seperti diatur dalam UU No.33 Tahun 2004. Berbagai peraturan pelaksanaan dari kedua UU tersebut sedang dipersiapkan, demikian pula serangkaian kebijakan strategis sedang terus diupayakan dalam melakukan penetapan dibidang kelembagaan pemerintahan baik dipusat maupun didaerah. Paradigma baru dalam pelaksanaan otonomi daerah telah digunakan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004. Undang-undang ini meletakkan otonomi daerah secara luas pada daerah kabupaten berdasarkan prinsip·prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah. Banyak hal baru yang tidak pernah dijumpai dalam ketentuan-ketentuan sebelumnya. Pemerintahan yang dialogis, cerdas, dan profesional, merupakan dambaan semua pihak untuk masa yang akan datang. Pemerintahan seperti itu hanya akan terwujud jika kinerja dari setiap unit birokrasi pemerintah berfungsi, sebagaimana mestinya.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectperaturan daerahen_US
dc.subjectperaturan kabupatenen_US
dc.subjecttugas pokoken_US
dc.titleImplementasi Peraturan Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 305 Tahun 2005 Tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timuren_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
051801009_rudy saputra.pdfFulltext1.4 MBAdobe PDFView/Open
Show simple item record


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.