Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Studi pada Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang

Pohan, Irwansyah Wijaya

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10047

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Kariono	-
dc.contributor.advisor	Tarigan, Usman	-
dc.contributor.author	Pohan, Irwansyah Wijaya	-
dc.date.accessioned	2019-04-02T07:39:27Z	-
dc.date.available	2019-04-02T07:39:27Z	-
dc.date.issued	2007	-
dc.identifier.other	051801031	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10047	-
dc.description	Sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Pemerintah Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Di samping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dari keanekaragaman daerah alam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan di luar yang menjadi urusan pemerintah yang ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa. dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan rakyat. Sejalan dengan prinsip tersebut dilaksanakan pula prinsip otonomi yang nyata bertanggung jawab. Prinsip otonomi nyata adalah suatu prinsip bahwa untuk menangani urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah. Dengan demikian isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya. Adapun yang dimaksud dengan otonomi yang bertanggung jawab adalah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	implementasi kebijakan	en_US
dc.subject	pelimpahan kewenangan	en_US
dc.title	Implementasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat Studi pada Kantor Camat Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang	en_US
dc.type	Tesis Magister	en_US
Appears in Collections:	MT - Master of Public Administration

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
051801031_Irwansyah Wijaya Pohan.pdf	Fulltext	2.08 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record