Implementasi Perencanaan Strategik Dalam Proses Penyelengaraan Transportasi Berkelanjutan Di Kota Medan

Abstract

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut UUD 1945 memberikan kelulusan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional yang tidak bisa terlepas dari prinsip otonomi daerah itu. Sebagai daerah otonomi, daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab untuk menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, pasrtisipasi masyarakat dan pertanggungjawaban kepada masyarakat. Oleh karena itulah pemerintah negara Republik Indonesia telah mensahkan UU No. 22 tahun 1999 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang pelaksanaan otonomi daerah yang luas merupakan peluang bagi daerah untuk membangun dan kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat secara penuh sesuai dengan kebutuhan aspirasi yang berkembang. Hal ini tentu berlaku juga pada penyelenggaraan transportasi yang mampu menjadi andalan bagi pergerakan ekonomi masyarakat baik di desa maupun di perkotaan, terutama pada sektor andalan kota Medan sebagai Kota Metropolitan di Propinsi Sumatera Utara yaitu pendidikan, pariwisata termasuk juga sektor perdagangan dan pertanian yang merupakan tulang punggung perkembangan ekonomi di Kota Medan. Sejalan dengan proses pelaksanaan UU No. 22 tahun 1999 yang di dalamnya telah mengatur penyerahan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah dengan penekanan pada daerah kabupaten dan kota, maka daerah memiliki kewenangan penuh dalam menyelenggarakan transportasi berkelanjutan optimal, yang pada akhirnya mampu mensejahterakan masyarakat secara luas.