Implementasi Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah Kbupaten Gayo Lues

Abstract

Otonomi di Indonesia adalah otonomi berupa penyerahan kewenangan dalam urusan pemerintahan dan bukan penyerahan kedaulatan. Dalam pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 dijelaskan urusan yang dalam keadaan apapun tidak bisa diserahkan yaitu kewenangan bidang politik luar negeri, pertahana keamanan, moneter dan fiskal, peradilan, agama serta kewenangan bidang lain. Namun demikian dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 sesunnguhnya telah memberi peluang-peluang bagi daerah untuk memperluas sisi otonomi yang dipegangnya secara luas. Sesuai dengan isi yang terkandung dalam Undang-undang nomor 32 tahun 2004, bertujuan untuk memberdayakan kemampuan mayarakatnya untuk dapat hidup lebih mandiri. Seperti yang terdapat dalam Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) pada pembagian pembangunan daerah disebutkan bahwa "Otonomi daerah dikembangkan secara nyata, luas dan bertanggung jawab dalam rangka pemberdayaan masyarakat, lembaga ekonomi, lembaga hukum, lembaga politik, lembaga adat dan lembaga adat dan lembaga swadaya masyarakat (LSM) serat seluruh potensi masyarakat dalam wadah Negara Kesatuan republik Indonesia (GBHN), Tap MPR No. IV MPR/1999.