Proses Koordinasi Terhadap Kelancaran Penyelesaian SKB Pada Kantor Bersama Samsat Medan Selatan (Studi Implementasi Berdasarkan UU No. 14 tahun 1992 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah Dalam Bidang Lantas Kepada Provinsi di Kabupaten Karo)

Abstract

SAMSAT dibentuk berdasarkan 3 (tiga) keputusan bersama antara Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima ABRI, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri, Ketiga instansi tersebut kemudian mendelegasikan tugasnya kepada dinas-dinas dibawahnya untuk menangani tugas-tugas yang bersifat operasional di lapangan sekaligus melkukan koordinasi. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif yaitu dengan menggambarkan kejadian pada masa sekarang kepada masa yang akan datang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan study kepustakaan, sedangkan proses analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan data kemudian dipisah-pisah menurut kategori untuk kemudian diambil suatu kesimpulannya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa, dalam melaksanakan tugas operasional SAMSAT Medan Selatan berada dibawah koordinasi 3 instansi yang dilimpahkan kepada Dinas Pendapatan Daerah oleh Menteri Dalam Negeri, Kepolisian oleh Menhamkan, Jasa Raharja oleh Menteri Keuangan. Dalam melaksanakan tugas-tugasSAMSAT pelayanan kepada publik dilakukan dengan sistem satu atap, sehingga proses penyelesaian Surat Kendaraan Bermotor dapat diwujudkan dengan sistem pelayanan yang lebih cepat. Walaupun masih terdapat kelemahan, akan tetapi sistem pelayanan sudah mengalami perbaikan dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya.