Peran Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (studi di BPKP Sumatera Utara)

Abstract

Menyadari kompleksnya permasalahan korupsi ditengah-tengah krisis multi dimensional serta ancaman nyata yang pasti akan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan ini. Maka tindak pidana korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional yang harus dihadapi secara sungguh-sungguh melalui keseimbangan langkah-langkah yang tegas dan jelas dengan melibatkan semua potensibyang ada dalam masyarakat khususnya pemerintahan dan aparat penegak hukum. BPKP sebagai salah satu Aparat Pengawasan Fungsional Pemerintah (APFP) sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya diharapkan mampu berperan aktif dalam upaya pemberantasan korupsi, kolusi dan nepotisme. Adapun rumusan masalah dalam penulisantesis ini adalah faktor-faktor apasaja yang menyebabkan terjadinya tindak pidanakorupsi.Penelitian ini bersifat deskriptifdengan metodependekatan hukum normatif (yuridis normatif), yakni penelitian yang dilakukan dan ditujukan pada berbagai peraturan perundang-undangan dan literatur yang berkaitan tindak pidana korupsi dan peranan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.