Kewenangan Advokat Dalam Melindungi Kerahasiaan Dokumen Klien

Abstract

Kewenangan yang dimiliki oleh profesi Advokat dalam melindungi dokumen dan berkas milik kliennya dari upaya penyitaan yang dimiliki oleh Penyidik menjadi permasalahan yang menimbulakan perdebatan. Di satu sisi, Pasal 19 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat memberikan jaminan kepada Advokat untuk melindungi dokumen klien yang telah diserahkan kepadanya. Namun disisi lain, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana juga memberikan hak kepada penyidik untuk melakukan penyitaan termasuk penyitaan berkas dan dokumen. Dalam praktek keseharian advokat, kendala perlindungan terhadap klien yang nota bene adalah anggota masyarakat acapkali mendapat hambatan (constraint), terutama anggota masyarakat yang tersandung kasus pidana. Ini disebabkan penafsiran dan pemahaman aparat penyidik dan penuntut yang berbeda dengan penafsiran dan pemahaman advokat terhadap norma yuridis berkaitan dengan hukum pidana materil dan hukum pidana formil terkait perlindungan dokumen klien dan penyitaan oleh penyidik. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif artinya penelitian yang menitikberatkan pada studi kepustakaan dan didukung pula oleh data di lapangan. Data yang dikumpulkan dalam penelitian lapangan (field research) dipergunakan sebagai pendukung analisis normatif.