Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10119
Title: Peran Kepolisian Daerah Sumatera Utara dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kehutanan
Authors: Amwizar
metadata.dc.contributor.advisor: Suhaidi
Arif
Keywords: polri;penegakan hukum;tindak pidana kehutanan
Issue Date: 5-May-2010
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Regional Police of North Sumatra as people order keeper, law enforcer, protector and servant of people will be also expected to take the legal measures, and to have the capacity to anticipate early the legal awareness through conservation of forest. The formulated problem in this research is what is the type of criminals in forestry sector occurring in North Sumatra, the role and obstacles faced by the Regional Police of North Sumatra in enforcing the law on forestry criminally? This research used juridical and normative approach by using the data collection method of library research and field research, and then analyzed qualitatively. From the research, it could be then concluded that the forestry criminals occurring in North Sumatra consisted of fire, illegal logging and deforestation conducted by people, and land clearing of forest for plantation, timber trading without valid documents. Regional Police of North Sumatra played the role in law enforcement of forestry criminals through preventive and repressive approach and to build collaboration with related instances in enforcing the law of forestry criminals including Forestry Board, Judge, Court and so on. There is some problem faced by Regional Police of North Sumatra in law enforcement of forestry criminals, including juridical and technical problem.
Description: Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) sebagai pemelihara kamtibmas, penegak hukum, pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat, selain dituntut untuk mengambil tindakan hukum, juga dituntut memiliki kemampuan untuk mengantisipasi secara dini melalui peningkatan kesadaran hukum dan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama menjaga kelestarian hutan. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk-bentuk tindak pidana di bidang kehutanan yang terjadi di Sumatera Utara, peran dan kendala yang dihadapi oleh Polda Sumut dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kehutanan? Jenis penelitian yang diadakan adalah yuridis normatif dengan menggunakan metode pengumpulan data library research dan field research, yang kemudian analisis berdasarkan metode kualitatif. Dari penelitian dapat disimpulkan bahwa tindak pidana kehutanan yang terjadi di Sumatera Utara terdiri dari pembakaran dan kebakaran, penebangan liar dan perambahan hutan yang dilakukan oleh masyarakat, perambahan dan penguasaan kawasan hutan melakukan pembersihan lahan (land clearing) untuk dijadikan perkebunan, perdagangan kayu-kayu hasil tebangan yang tidak sah baik dari tebangan liar maupun dengan dokumen yang tidak sah. Kepolisian Daerah Sumatera Utara berperan dalam penegakan hukum tindak pidana kehutanan melalui upaya preventif dan refresif dan melaksanakan kerja sama dengan instansi terkait dalam penegakan tindak pidana kehutanan seperti Dinas Kehutanan, Kejaksaan, Pengadilan dan pihak lainnya yang terkait. Dalam melaksanakan penegakan hukum tindak pidana di bidang kehutanan oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara terdapat beberapa kendala, antara lain kendala yuridis dan kendala teknis.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10119
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
081803010_Amwizar.pdfFulltext762.05 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.