Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10136
Title: Kajian Hukum Mengenai Penyalahgunaan Wewenang Oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Studi Kasus Pemko Binjai)
Authors: Sembiring, Fatwa KJ
metadata.dc.contributor.advisor: lubis, elvi zahara
nasution, mirza
Keywords: penyalahgunaan wewenang;pejabat pembuat komitmen
Issue Date: 24-May-2011
Publisher: Universitas Medan Area
Abstract: Corruption in Indonesia, especially in the city of Binjai is widespread in society and its development continuously increasing from year to year, both from the number of cases and amount of financial losses that occurred and the state as well as in terms of quality they had been committed more systematic and scope of entering all aspects of life That abuse of authority in the Law on Corruption Eradication pose a gray area (gray areas) where the official policy can have a dimension of criminal law means that we can know how the line between legality disability with abuse of authority which is one form of administration and the responsibility personally. that based on Perseption Corruption Index (CPI) in 2009, Indonesia index score of 2.8 is still a concern given the neighboring ASEAN countries are still well above Indonesia for example Singapore, Brunei Darussalam and Malaysia. that the subject I object of this study was use of Budget Authority (KPA) and Officer Commitment Author (KDP). The method of writing this thesis is a descriptive study of the specification which remains based on normative juridical addressed to the study of the principles of law and legal research on synchronization. Data collection through the use of primary and secondary data by literature studies and interviews with Law Enforcement Officials and City Government Officials Binjai.
Description: Korupsi di Indonesia khususnya di Kota Binjai sudah meluas dalam masyarakat dan perkembangannya terus menerus meningkat darl tahun ke tahun, baik dari jumlah kasus dan jumlah yang terjadi dan kerugian keuangan negara maupun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin sistematis serta lingkupnya yang memasuki seluruh aspek kehidupan. Bahwa Penyalahgunaan wewenang dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pi dana Korupsi menimbulkan suatu gray area ( daerah abu-abu) dimana kebijakan Pejabat dapat mempunyai dimensi hukum pidana maksudnya kita dapat mengetahui bagaimana batasan antara cacat legalitas dengan penyalahgunaan wewenang yang merupakan salah satu bentuk maladministrasi dan menjadi tanggung jawab secara pribadi. Bahwa berdasarkan Coruption Perseption Index (CPI) tahun 2009, skor index Indonesia sebesar 2,8 yang masih memprihatinkan mengingat negara tetangga Asean lainnya masih jauh di atas Indonesia misalnya Singapore, Brunai Darusaslam dan Malaysia. Bahwa subjeklobjek penelitian ini adalah Kuasa Penggunaan Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK). Metode penulisan tesis ini berupa spesifikasi penelitian secara deskriptif yang tetap berpedoman pada yuridis normatif yang ditujukan kepada penelitian terhadap asas-asas hukum dan penelitian terhadap sinkronisasi hukum. Pengumpulan data melalui mempergunakan data primer dan sekunder dengan cara Studi Kepustakaan dan melakukan wawancara terhadap Aparat penegak Hukum dan Pejabat Pemerintah Kota Binjai.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10136
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
091803032_Fatwa K. J. Sembiring.pdffulltext1.05 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.