Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10155
Title: Kedudukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam Menyelesaikan Sengketa Konsumen di BPSK Kota Medan
Authors: Mahyudanil
metadata.dc.contributor.advisor: Minin, Darwinsyah
Nasution, Mirza
Keywords: sengketa konsumen;konsumen
Issue Date: 23-May-2011
Publisher: Universitas Medan Area
Description: Sengketa tidak dapat dilepaskan dari kehidupan manusia. Sepanjang kehidupannya, hubungan antar manusia selalu diwamai oleh sengketa. Bentuk sengketa beraneka ragam dan keanekaragamannya menentukan inti permasalahan, yang mana setiap permasalahan memiliki sekian banyak liku-liku, akan tetapi pada akhirnya akan muncul ke permukaan. Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini adalah bagaimana proses dan mekanisme yang dilakukan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam menyelesaikan sengketa konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan peraturan pelaksanaannya?, apa hambatan dan pendukung dalam menangani kasus sengketa konsumen di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan dan bagaimana kekuatan hukum dari Keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) dalam kasus inkonkreto Nomor : 5/PEN/BPSK-MDN/2008, tanggal 12 Maret 2008? Dalam metodologi penelitian penulisan tesis ini bersifat dekriptif analisis yaitu menggambarkan, menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normatif dan praktek yang terjadi dalam hal putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kota Medan. Penelitian tipe normatif ini mengacu kepada Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, putusan BPSK Kota Medan, literatur dan peraturan-Peraturan pelaksana lainnya yang berkaitan dengan perlindungan konsumen. Proses penyelesaian sengketa konsumen di BPSK Kota Medan dalam hal para pihak yang bersengketa sudah ada perjanjian sebelumnya maka BPSK tetap menghormati perjanjian para pihak sebagai dasar dan atau pertimbangan dalam pengambilan keputusan Majelis. Proses dan mekanisme penyelesaian sengketa di BPSK Kota Medan masih belum sesuai dengan kaidah-kaidah, norma-norma atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu waktu penyelesaian berbeda antara aturan dengan kenyataan, faktor penghambat dilihat dari peran majelis yang bersifat pasif ketika menjadi konsiliator dan aktif ketika menjadi mediator atau arbiter, kekuatan hukum dari Keputusan Arbitrase Badan Penyelesaian Sengketa (BPSK) Kota Medan dalam kasus inkonkreto Nomor : 5/PEN/BPSK-MDN/2008, tanggal 12 Maret 2008 pada kenyataannya masih tumpul, oleh karena itu perlu koreksi, evaluasi dan pembenahan dalam peraturan dan pelaksanaannya.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10155
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
091803010_Mahyudanil.pdfFulltext642.96 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.