Kewenangan PPATK dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang

Khairul

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10166

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Siregar, Mahmul	-
dc.contributor.advisor	Nasution, Mirza	-
dc.contributor.author	Khairul	-
dc.date.accessioned	2019-04-25T02:00:20Z	-
dc.date.available	2019-04-25T02:00:20Z	-
dc.date.issued	2011-05-27	-
dc.identifier.other	091803025	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10166	-
dc.description	Dalam pendekatan rezim anti pencucian uang, pengejaran uang (follow the money) terhadap hasil kejahatan merupakan cara mudah dan efektif dalam mengungkap kejahatan dan pelakunya. Dalam kaitan hal tersebut maka Kewenangan PPATK menjadi sangat penting dan perlu pengaturan kelembagaan yang kuat. Lahirnya Undang-undang No 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang telah memberikan kewenangan yang lebih strategis kepada PPATK. Dalam penelitian ini permasalahan yang diangkat sebagai pokok pembahasanan adalah pertama, bagaimanakah peran dan kewenangan PPATK Dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, kedua, bagaimanakah keterkaitan peran dan kewenangan PPATK dengan instansi pihak pelapor dalam pencegahan dan pemberatasan tindak pidana pencucian uang, ketiga, bagaimanakah keterkaitan-keterkaitan peran dan kewenangan PPATK dengan lembaga penegakan hukum lainnya dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian uang terhadap sistem hukum di Indonesia. Penelitian mengenai Kewenangan PPATK dan Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian ini dititik beratkan pada studi kepustakaan, sehingga data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan dari data primer. Alat pengumpulan data yang dipergunakan di dalam penelitian ini adalah dokumen atau bahan pustaka. Analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah secara kualitatif. Dalam Penelitian ini diuraikan bahwa Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi adalah lembaga independen yang dibentuk dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana Pencucian Uang. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) memegang peran utama dalam mekanisme komunikasi dan koordinasi antar instansi atau lembaga yang terlibat dalam upaya menegakkan rezim anti pencucian uang di Indonesia. Dalam hubungan PPATK dengan pihak pelapor UU Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang mewajibkan pihak pelapor Penyedia Jasa Keuangan (PJK) menyampaikan tiga jenis laporan ke PPATK, yaitu Laporan Transaksi Keuangan Mencurigakan (LTKM), Laporan Transaksi Keuangan Tunai (LTKT) dan transaksi transfer dana elektronis internasional (International Fund Transfer Instruction). Dalam kaitanya dengan penegakan hukum maka dalam hal ditemukan adanya indikasi tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lain, PPATK menyerahkan Hasil Pemeriksaan kepada penyidik untuk dilakukan penyidikan. Peran PPATK dengan lahimya UU Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pidana Pencucian Uang semakin di rasakan urgensinya dan dibuktikan dalam beberapa kasus korupsi seperti kasus Korupsi Wisma Atlet Sea Games Palembang dan kasus pengelapan dana nasabah Citibank.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	kewenangan	en_US
dc.subject	pencucian uang	en_US
dc.title	Kewenangan PPATK dalam Pencegahan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang	en_US
dc.type	Tesis Magister	en_US
Appears in Collections:	MT - Master of Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
091803025_Khairul.pdf		989.03 kB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record