Implementasi Kebijakan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Berupa Komputer pada Biro Perlengkapan Setda Provsu

Abstract

Untuk terselenggarannya berbagai urusan yang telah diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah, maka kepada kepada daerah diberikan kewenangan untuk mengurus dan menyelenggarakan rumah tangganya sendiri. Seiring dengan penyelengaraan berbagai urusan tersebut, Pemerintah Daerah memiiki kewenangan untuk melakukan pengadaan barang/jasa yang dibutuhkannya dalam penyelengaraan berbagai urusan yang telah diberikan pemerintah atasan kepadanya. Untuk memperoleh data dalam penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara,observasi dan studi kepustakaan. Sedangkan untuk analisis data dilakukan dengan mengklasifikasikan gejala kedalam kelas-kelas tertentu sehingga memudahkan bagi penulis untuk mendeskripsikan kepada perkembangan pada masa kini dan pada masa yang akan datang sesuai dengan objek permasalahan yang sedang diteliti. Menurut penelitian penulis bahwa, untuk terselenggaranya pengadaan barang berupa komputer pada Setda Provsu yang dibiayai melalui APBN/APBD, proses pengadaannya dilakukan melalui Biro Perlengkapan.