Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai)

Mariati

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10234

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Kariono	-
dc.contributor.advisor	Isnaini	-
dc.contributor.author	Mariati	-
dc.date.accessioned	2019-05-10T03:00:08Z	-
dc.date.available	2019-05-10T03:00:08Z	-
dc.date.issued	2012-05-04	-
dc.identifier.other	101801085	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10234	-
dc.description	Kebijakan umum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bertujuan untuk mensinergikan ketentuan Pengadaan Barang/Jasa dengan kebijakan-kebijakan di sektor lainnya. Langkah-langkah kebijakan yang akan ditempoh Pemerintah dalam Pengadaan Barang/ Jasa sebagaimana diatur dalam peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah. Penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi Peraturan Prseiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai. Sampel diambil sebanyak 34 orang pegawai yang terlibat dalam dalam Pengadaan Kenderaan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai. Analisis data dilakukan secara deskriftif dengan tabel tunggal dan frekuensi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kenderaan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai yang dilihat dari aspek oraganisasi, interpretasi dan pelaksanaannya secara umum telah dapat dilaksanakan dengan baik. Faktor utama yang mempengaruhi menganalisis implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kenderaan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai adalah faktor faktor keterbatasan sumberdaya manusia dan sarana/ prasarana yang ada serta masih terbatasnya pemahaman aparat sebagai implementor dari kebijakan (Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010), mengingat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 ini masih baru diterapkan. Untuk lebih meningkatkan tingkat keberhasilan implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Pengadaan Kenderaan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjungbalai, perlu melakukan hal-hal sebagai berikut : Sosialisasi tentang Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kepada semua unit atau SKPD yang ada pada Pemerintah Kota Tanjungbalai. Pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai unit organisasi pemerintah yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di Pemerintah Kota Tanjungbalai yang bersifat permanen, dapat berdiri sendiri atau melekat pada unit yang sudah ada sebagai amanat dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tersebut.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.subject	implementasi kebijakan	en_US
dc.subject	perpres 54 tahun 2010	en_US
dc.subject	pengadaan barang jasa	en_US
dc.subject	barang jasa pemerintah	en_US
dc.title	Implementasi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (Studi Tentang Pengadaan Kendaraan Dinas Tahun Anggaran 2011 pada Sekretariat Daerah Kota Tanjung Balai)	en_US
dc.type	Tesis Magister	en_US
Appears in Collections:	MT - Master of Public Administration

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
101801085_Mariati.pdf	Fulltext	3.34 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record