Studi Implementasi Peraturan Pemerintah Presiden RI. No. 54 Tahun 2010 dengan Fokus Metode Pengadaan Langsung dan Swakelola Barang/Jasa Pemerintah pada Bagian Administrasi Kemasyarakatan Sekretariat Daerah Kota Medan

Abstract

Seiring perkembangan sosial politik dan pemerintahan, terutama sejak bergulirnya Reformasi Tahun 1998, harapan masyarakat akan hadirnya sebuah pemerintahan yang kredibel dan melayani sangat didambakan. Bahkan aktualisasi harapan dan impian tersebut seiring muncul dalam bentuk aksi-aksi demo yang tidak jarang berakhir secara anarkhis. Masyarakat menharapkan pemerintah melakukan perubahan mendasar yang harus dilakukan secara cepat, efektif dan efisien tanpa memandang situasi kondisi pemerintah yang ada. Tuntutan terhadap perubahan pemerintah (Government Change) menjadi sesuatu yang mustahil dihindari. Sementara di sisi lain, terdapat budaya pemerintahan yang selama ini sering dilayani, bahkan semasa pemerintahan Orde Baru sering disebut bermental pangrecht praja, abdi dalem, dalam waktu yang singkat harus merespon tuntutan masyarakat (people demand) menjadi pemerintahan yang bersifat melayani, adaptif dan responsive terhadap kebutuhan masyarakat.