Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10436
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorHarahap, R Ramdani-
dc.contributor.advisorIsnaini-
dc.contributor.authorHarahap, Nurhayati-
dc.date.accessioned2019-06-19T01:58:44Z-
dc.date.available2019-06-19T01:58:44Z-
dc.date.issued2015-06-16-
dc.identifier.other131801051-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10436-
dc.descriptionPenelitian ini dilatarbelakangi masalah korupsi yang terjadi di Indonesia dan sudah begitu banyak para koruptor yang dihukum serta kasusnya disebar di media massa namun orang yang melakukan korupsi terus saja bertambah. Beberapa tahun terakhir ini di lingkungan Pemprovsu begitu banyak para aparat yang terjebak kasus korupsi bahkan sudah ada yang dikenakan hukuman. Hal ini menarik perhatian peneliti untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi diterapkan di Pemprovsu. Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan oleh peneliti dengan mengamati langsung, wawancara dan dokumentasi dengan metode penelitian kualitatif Adapun hasil penelitian yang diperoleh bahwasanya pelaksanaan Aksi PPK 2014 di Pemprovsu masih bersifat administrasi yaitu hanya mengirim data Aksi via email. Terdapat masih ada kesenjangan antara hasil Aksi-PPK secara administratif dengan yang ada dilapangan. Sehingga peneliti menarik kesimpulan dan saran bahwa secara administratif, Implementasi: lnpres Nomor 2 Tahun 2014 berjalan baik, namun dalam prakteknya masih harus dilakukan perubahan pola fikir dan perilaku. Gaung pelaksanaan Aksi-PPK harus diketahui oleh seiuruh birokrat di Pemprovsu. Harus ada reward dan punishment dalam pelaksanaan Aksi-PPK tahun 2015. Adanya komitmen bersama untuk menghilangkan budaya setoran dalam melaksanakan tugas dan kewajihan sebagai birokrat.en_US
dc.description.abstractThe background of this research the problem of corruption in Indonesia and has so many of the criminals are convicted and the case was disseminated in the media, but continues to grow people who commit corruption. The environment Pemprovsu the last few years so many officials who exposed corruption cases there's even punished And this attracted the attention of researchers to determine the Implementation of the instruction from Presidential of the Republic of lndonesia number 2 in 2014 is about the Action to prevent and fight against the corruption in the government of North Sumatera Province.Collecting data in this study conducted by researchers with direct observation, interviews and documentation of the qualitative research methods. The research results were obtained that the implementation of the Action PAC 2014 Government in North Sumatera still administrative action that is only send data via email. And still ·there is a gap between the results of administrative action by the PAC in the field. So the researchers draw conclusions and suggestions that the administrative, the implementation of the Instruction from the President number 2 in 2014 went well, but in practice remains to be done changing patterns of thought and behavior. Echoes of the implementation of the Action PAC should be known by all the bureaucrats in Government in North Sumatera. There should be a reward and punishment in the implementation of the Action PAC in 2015. The existence of a shared commitment to eliminate the culture of the deposit in carrying out its duties and obligations as a bureaucrat.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.subjectpencegahan korupsien_US
dc.subjectpemberantasan korupsien_US
dc.titleImplementasi Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Pemerintah Provinsi Sumatera Utaraen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131801051_Nurhayati harahap.pdfFulltext4.21 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.