Tinjauan Yuridis atas Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUH Perdata dalam Perkara Wanprestasi Pekerjaan Pemborongan Pembuatan Jembatan Aek Simare (Studi Kasus Putusan Nomor : 17/Pdt.G/2013/PN.Medan)

Abstract

Saat ini pelaksanaan pekerjaan pengadaan barang dan jasa termasuk didalamnya jasa pemborongan, yang seluruh biayanya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), harus mengacu kepada ketentuan perundang-undangan yaitu Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Indonesia Nomor 85 Tahun 2006 tentang Perubahan Keenam Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam perjanjian jasa pemborongan pekerjaan jembatan Aek simare di laguboti sumatera utaraserta, antara PT. Mitra Sejati Kencana yang mendapatkan pekerjaan pemborongan pembangunan jembatan aek simare pada balai besar pelaksanaan jalan nasional I , dalam pelaksanaannya timbul permasalahan yang tidak sesuai dengan perjanjian yang disepakti atar pihak. Oleh karena itu pihak PT. Mitra Sejati Kencana sepakat menggugat IR. Jhonny yang lalai daam pekerjaannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Dalam pengumpulan data dan bahan hukum, baik primer maupun sekunder, dikumpulkan melalui penelitian lapangan yaitu dengan mengadakan wawancara dengan subyek peneliti dan studi kepustakaan berupa buku-buku referensi, peraturan perundang-undangan, catatan, berkas serta dokumen yang berkaitan dengan obyek penelitian serta dianalisis secara kualitatif. Dalam pelaksanaan jasa pemborongan pekerjaan jembatan serta pemeliharaan berkala ruas jalan aek simare laguboti sumatera utara, untuk penyaringan pemborong/rekanan/kontraktor/penyedia jasa digunakan metoda pelelangan umum dengan proses pasca kualifikasi. Para pihak yaitu PT. Mitra Sejati Kencana yang mendapatkan pekerjaan jalan nasional I Provinsi Sumatera Utara sebagai pengguna jasa telah mempersiapkan langkah-langkah yang dituangkan dalam Surat Perjanjian (kontrak) apabila terjadi perubahan kontrak, keterlambatan (wanprestasi) maupun keadaan memaksa (overmacht/force majuer/keadaan kahar).