Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-02 Medan)

Rambe, Kristanto

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10603

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Muazzul	-
dc.contributor.advisor	Munthe, Riswan	-
dc.contributor.author	Rambe, Kristanto	-
dc.date.accessioned	2019-07-24T03:51:42Z	-
dc.date.available	2019-07-24T03:51:42Z	-
dc.date.issued	2019-01-22	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10603	-
dc.description	Anggota Militer adalah suatu institusi negara yang berkewenangan menjaga kesatuan dan kedaulatan negara kesatuan Indonesia Raya, didalam jati diri seorang anggota Militer ditanamkan untuk berjiwa Nasionalis, sedangkan militer sendiri pada dasarnya adalah masyarakat biasa yang di didik di dalam kesatuan kemiliteran, dan didoktrin sesuai dengan tugas pokok tentara nasional Indonesia, adapun anggota militer yang menggunakan narkotika sangat memalukan dan mencemarkan nama baik kesatuan militer dan instansi kemiliteran, dan penegakan yang dilakukan terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika harus di proses sesuai dengan undang-undang kemiliteraan, karna militer telah diatur secara khusus dan di pisahkan dalam pidana umum dalam proses penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui Prosedur Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika dan akibat hukum yang diberikan pengadilan militer terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidan narkotika serta kendala yang terjadi dalam penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan Tindak Pidana Narkotika di wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode penelitian hukum sosiologi dan empiris yaitu penelitian dengan mengambil data sekunder atau data yang berasal dari kepustakaan (dokumen). Untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer di lapangan atau terhadap suatu masyarakat di suatu tempat tertentu berdasarkan masa dan waktu tertentu pula. Pengaturan hukum di indonesia mengambil asas tentang semua harus tunduk di hadapan hukum, dengan adanya asas ini maka setiapa siapa saja yang melakukan tindak pidana baik dia aparat kepolisian dan anggota militer harus di proses sesuai hukum yang berlaku mengenai tindak pidananya, pidana narkotika sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan dalam Militer sendiri telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer dan dilengakapi dengan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Militer sendiri, dengan adanya Undang-Undang yang mengatur Penegakan Hukum terhadap Anggota Militer yang melakukan tindak Pidana Narkotika ini diharapkan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana narkotika memberika efek jerah terhadap pelakunya dan memberikan contoh yang baik terhadap kalangan masyarakat.	en_US
dc.description.abstract	Members of the Military are state institutions that have the authority to maintain the unity and sovereignty of the unitary state of Indonesia Raya, in the identity of a Military member invested in Nationalism, while the military itself is basically ordinary people who are educated in military units, and indoctrinated according to their basic duties Indonesian national army, as for members of the military who use narcotics are very embarrassing and defamatory of military and military units, and the repression of military members who commit narcotics crimes must be processed in accordance with military law, because the military has been specifically regulated and separated in general crimes in the process of law enforcement against members of the military who commit narcotics crimes. The purpose of this research is to find out how the procedure of law enforcement against military members who commit narcotics crime and what sanctions are given by military courts against military members who commit narcotics crime and what obstacles occur in law enforcement against members of the military who commit narcotics crimes in Medan I-02 Military Court Law. The method used in this thesis research is sociology and empirical legal research methods namely research by taking secondary data or data derived from literature (documents). Then proceed with research on primary data in the field or against a community in a particular place based on a certain period and time. Legal arrangements in Indonesia take the principle of all must be subject to the law, with this principle, anyone who commits a crime whether he is a police officer or a member of the military must be processed according to the applicable law regarding his crime, narcotics crimes are regulated in Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics and in the Military itself has been regulated in Law Number 31 of 1997 concerning Military Courts and is accompanied by the Military Criminal Code itself, with Laws governing Law Enforcement of Military Members those who commit Narcotics Crime are expected to uphold the law against members of the military who commit narcotics crimes giving a redress effect on the perpetrators and provide a good example for the community.	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.relation.ispartofseries	NPM;148400036	-
dc.subject	penegakan hukum	en_US
dc.subject	anggota militer	en_US
dc.subject	narkotika	en_US
dc.subject	law enforcement	en_US
dc.subject	millitary	en_US
dc.subject	narcotics	en_US
dc.title	Penegakan Hukum Terhadap Anggota Militer yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika di Wilayah Hukum Pengadilan Militer I-02 Medan (Studi Kasus di Pengadilan Militer I-02 Medan)	en_US
dc.type	Skripsi Sarjana	en_US
Appears in Collections:	SP - Criminal Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
148400036 - Kristianto Rambe - Fulltext.pdf	Fulltext	3.49 MB	Adobe PDF	View/Open

Show simple item record