Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10790
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorMunawir, Zaini-
dc.contributor.advisorHarahap, Dessy Agustina-
dc.contributor.authorBr Tarigan, Densika-
dc.date.accessioned2019-09-18T07:17:45Z-
dc.date.available2019-09-18T07:17:45Z-
dc.date.issued2019-04-11-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10790-
dc.descriptionPerjanjian dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata) tidak diatur secara baku dan kaku, bahkan bersifat terbuka. Hal ini berarti bahwa dalam suatu perjanjian, para pihak dapat menyesuaikan dengan apa yang dipikirkan dan tersirat dalam hati masing-masing yang kemudian dimusyawarahkan untuk diwujudkan secara nyata dengan cara merangkumnya dalam klausula isi perjanjian oleh mereka yang mengadakan perjanjian. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana prosedur pelaksanaan dan bentuk perjanjian kerja sama PT. Angkasa Pura II dengan PT. Railink Penyedia jasa transportasi, bagaimana tanggung jawab PT. Railink sebagai penyedia jasa transportasi pada Bandara Kualanamu jika terjadi keterlambatan keberangkatan penumpang dan bagaimana proses penyelesaian jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Railink penyedia jasa transportasi antar moda ke Bandara Kualanamu. Metode penelitian yaitu menggunakan penelitian normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Sifat penelitian yang dipergunakan dalam menyelesaikan skripsi ini adalah deskriptif analisis dari perjanjian kerja sama PT. Angkasa Pura II dengan PT. Railink Penyedia jasa transportasi. Analisis data menggunakan data kualitatif yang menekankan pada pemahaman mengenai masalah-masalah dalam kehidupan sosial. Prosedur pelaksanaan dan bentuk perjanjian kerja sama PT. Angkasa Pura II melakukan kerja sama dengan PT. KAI dan menghasilkan PT. Railink, PT. Angkasa Pura II menyediakan fasilitas dan PT. KAI menyediakan Akomodasi kereta api Hal ini dapat dilihat bahwa pelaksanaan perjanjian sudah memenuhi syarat sahnya dalam perjanjian dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 1338 tentang Asas Kebebasan Berkontrak yaitu sepakat bagi para pihak yang membuatnya dengan itikad baik. Tanggung jawab PT. Railink sebagai penyedia jasa transportasi yang bekerja sama dengan PT. Angkasa Pura II jika terjadi keterlambatan terhadap penumpang adalah dengan memberikan ganti kerugian kepada penumpang terhadap keterlambatan kereta api bandara adalah berupa kompensasi. Proses penyelesaian jika terjadi pelanggaran perjanjian kerja sama antara PT. Angkasa Pura II dengan PT. Railink penyedia jasa transportasi antar moda ke bandara kualanamu adalah para pihak sepakat untuk diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat dengan jangka waktu paling lama satu bulan apabila terjadi perbedaan pendapat yang berkaitan dengan perjanjian. Selain itu apabila tidak dapat diselesaikan dalam batas waktu tersebut maka para pihak sepakat untuk diselesaikan melalui jalur pengadilan di Republik Indonesia dimana objek perjanjian berada.en_US
dc.description.abstractThe agreement in the Civil Code (KUH Perdata) is not regulated in a standard and rigid, even open. This means that in an agreement, the parties can adjust to what is thought and implied in each other's heart which is then deliberated to be manifested by summarizing it in the clause of the agreement by those who make the agreement. The problem in this study is how the implementation procedures and forms of cooperation agreements of PT. Angkasa Pura II with PT. Railink Transportation service provider, how is the responsibility of PT. Railink as a provider of transportation services at Kualanamu Airport if there is a delay in passenger departures and how the settlement process will occur if there is a violation of the cooperation agreement between PT. Angkasa Pura II with PT. Railink is an intermodal transportation service provider to Kualanamu Airport. The research method is to use normative research, namely the type of research conducted by studying existing norms or legislation related to the issues discussed. The nature of the research used in completing this thesis is descriptive analysis of the cooperation agreement of PT. Angkasa Pura II with PT. Railink Transportation service provider. Data analysis uses qualitative data that emphasizes understanding of problems in social life. Implementation procedures and forms of cooperation agreements of PT. Angkasa Pura II cooperates with PT. KAI and produce PT. Railink, PT. Angkasa Pura II provides facilities and PT. KAI provides train accommodation It can be seen that the implementation of the agreement has fulfilled its legal requirements in the agreement in Article 1320 of the Civil Code and Article 1338 concerning the Principle of Freedom Contracting, namely agreeing to the parties who make it in good faith. The responsibility of PT. Railink as a transportation service provider that works with PT. Angkasa Pura II, if there is a delay in passengers, is to provide compensation to passengers for airport train delays in the form of compensation. The settlement process if there is a violation of the cooperation agreement between PT. Angkasa Pura II with PT. Railink intermodal transportation service provider to kualanamu airport is the parties agreed to be resolved by deliberation to reach a consensus with a maximum period of one month in the event of differences of opinion relating to the agreement. In addition, if the parties cannot settle within the time limit, the parties agree to be resolved through court channels in the Republic of Indonesia where the object of the agreement is located.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;148400060-
dc.subjectcooperation agreementen_US
dc.subjecttransportationen_US
dc.subjectkualanamu airporten_US
dc.subjectperjanjian kerja samaen_US
dc.subjecttransportasien_US
dc.subjectbandara kualanamuen_US
dc.titleAspek Hukum Terhadap Perjanjian Kerja Sama PT. Angkasa Pura II Dengan PT. Railink Penyedia Jasa Transportasi Pada Bandara Kualanamuen_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148400060 - Densika Br Tarigan - Fulltext.pdffulltext1.1 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.