Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10795
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorLubis, Elvi Zahara-
dc.contributor.authorSaragih, Romy Rohadi-
dc.date.accessioned2019-09-19T02:14:31Z-
dc.date.available2019-09-19T02:14:31Z-
dc.date.issued2019-04-
dc.identifier.urihttp://repository.uma.ac.id/handle/123456789/10795-
dc.descriptionKonsumen umumnya diartikan sebagai pemakai terakhir dari produk yang diserahkan kepada mereka oleh pengusaha, yaitu setiap orang yang mendapatkan barang untuk dipakai dan diperdagangkan atau diperjual belikan lagi.Secara umum dan mendasar, hubungan antara produsen (perusahaan penghasil barang dan/atau jasa) dengan konsumen (pemakai akhir dari barang dan/atau jasa untuk diri sendiri atau keluarganya) merupakan hubungan yang terus menerus berkesinambungan.Hukum Perlindungan Konsumen membicarakan sejumlah hak konsumen yang perlu mendapat perlindungan hukum. Hak-hak itu adalah hak konsumen sebagai pribadi yang juga warga masyarakat (burger). Hak-hak konsumen itu adalah hak keperdataan yang dilindungi oleh perundang-undangan (hukum) perdata. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah apa penyebab dibatalkannya putusan Badan Sengketa Perlindungan Konsumen Oleh Pengadilan Negeri dengan studi putusan nomor: 281/Pdt.susBPSK/2017/PN.Mdn.Metode dalam penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode penelitian normatif. Dalam sengketa antara konsumen dan pelaku usaha dapat ditemukan penyebab dibatalkannya putusan BPSK oleh Pengadilan NegeriyaituKewenangan BPSK Dalam Menangani Sengketa Konsumen bahwa sengketa antara pelaku usaha dan konsumen termasuk dalam hukum perdata murni dimana telah terjadi kesepakatan antara kedua pihak yang sudah dilaksanakan.Dalam hal pertanggungjawaban konsumen bila terjadi wanprestasi seperti melalui Pasal 1243 KUHPerdata menyebutkan bahwa Debitur wajib membayar ganti rugi, jika setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi prestasi itu maka dapat menimbulkan kerugian. Dalam hal ini para pihak yang bersengketa harus memilih salah satu salah satu mekanisme tersebut. Dalam hal ini BPSK melalukan tugasnya berdasarkan Pasal 45 dan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Peraturan Menteri Perdagangan No.350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang BPSK.en_US
dc.description.abstractConsumers are generally interpreted as the last user of the product delivered to them by entrepreneurs, that is, everyone who gets goods to be used and traded or traded again. Generally and fundamentally, the relationship between producers (companies producing goods and / or services) and consumers ( the end user of goods and / or services for himself or his family) is a continuous, continuous relationship. The law on consumer protection addresses a number of consumer rights that need legal protection. These rights are the rights of consumers as individuals who are also citizens (burgers). Consumer rights are civil rights which are protected by civil law. The problem proposed in this study is what caused the cancellation of the decision of the Consumer Protection Dispute by the District Court with the study of the decision number: 281 / Pdt.sus-BPSK / 2017 / PN.Mdn. The method in writing scientific papers uses normative research methods. In a dispute between consumers and business actors, it can be found the cause of the cancellation of the BPSK decision by the District Court, namely the authority of BPSK in dealing with consumer disputes that disputes between business actors and consumers are included in pure civil law where an agreement between the two parties has been reached. In the case of consumer liability in the event of a default such as through Article 1243 of the Civil Code states that the debtor is obliged to pay compensation, if after being declared negligent he still does not fulfill the achievement it can cause losses. In this case the parties to the dispute must choose one of these mechanisms. In this case BPSK carries out its duties based on Article 45 and Article 52 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection, as well as Regulation of the Minister of Trade No.350 / MPP / Kep / 12/2001 concerning Implementation of BPSK Tasks and Authorities.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;148400198-
dc.subjectfactorsen_US
dc.subjectdecision of BPSKen_US
dc.subjectdistrict courten_US
dc.subjectfaktoren_US
dc.subjectputusan BPSKen_US
dc.subjectpengadilan negerien_US
dc.titleFaktor-Faktor di Batalkannya Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Oleh Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor : 281/Pdt.Sus BPSK/2017/PN.Mdn)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148400198 - Romy Rohadi Saragih - Fulltext.pdffulltext6.02 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.