Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10847
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSiregar, Taufik-
dc.contributor.advisorRafiqi-
dc.contributor.authorBhuwana, Muhammad Hery-
dc.date.accessioned2019-10-02T03:00:11Z-
dc.date.available2019-10-02T03:00:11Z-
dc.date.issued2019-04-04-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10847-
dc.descriptionGalangan kapal adalah suatu tempat untuk membangun kapal maupun untuk memperbaiki atau merenovasi kapal. Sehubungan dengan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan, adapun permasalahannya pada putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn yang akan dikaji dalam penelitian ini dibatasi dalam 2 (dua) hal, yaitu : Apakah faktor-faktor pembatalan perjanjian dapat diajukan sebagai perbuatan melawan hukum?. Bagaimanakah akibat perbuatan melawan hukum dalam pelaksanaan putusan No. 256/Pdt.G/2016/PN.Mdn? Pembatalan perjanjian perbaikan dan pendockan tongkang keruk dapat atau tidak dapat menimbulkan Perbuatan Melawan Hukum. Perjanjian atau verbintenis mengandung pengertian: suatu hubungan hukum kekayaan/harta benda antara dua orang atau lebih, yang memberi kekuatan hak pada suatu pihak untuk memperoleh prestasi dan sekaligus mewajibkan pada pihak lain untuk menunaikan prestasi. Perbuatan Melanggar Hukum tercantum didalam Pasal 1365 KUHPerdata menyatakan bahwa: “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Adapun jenis penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum yang meletakan hukum sebagai bangunan sistem norma yaitu mengenai norma, asas-asas, perundang-undangan, doktrin (pendapat para sarjana) serta putusan pengadilan. Dari hasil persidangan munculah faktor-faktor adanya perbuatan melawan hukum, yaitu penambahan volume pekerjaan dan pengerjaan/pemotongan Plate deck merupakan Pekerjaan Tambahan yang belum pernah disetujui oleh Penggugat dan bukan bagian dari Perjanjian yang sudah disetujui.en_US
dc.description.abstractThe shipyard is a place to build ships and to repair or renovate ships. In connection with the background of the problems that have been described, as for the problem in the decision No. 256 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn which will be studied in this study is limited to 2 (two) things, namely: Are the factors that can cancel the agreement as illegal? What is the result of illegal actions in the implementation of decision No. 256 / Pdt.G / 2016 / PN.Mdn? The cancellation of the agreement for repairing and collecting dredged barges can or may not cause unlawful acts. Agreements or verbintenis contain the meaning: a relationship between the law of wealth / property between two or more people, which gives the power of the rights of a party to obtain achievements and at the same time obliges the other party to perform achievements. Violating the Law stated in Article 1365 of the Civil Code states that: "Every act that violates the law and brings harm to another person, requires the person who caused the loss because of his mistake to replace the loss". The type of this research is the normative legal research method. Legal research that places the law as a building system of norms, namely concerning norms, principles, legislation, doctrines (opinions of scholars) and court decisions. From the results of the trial, there were factors that occurred against the law, namely the addition of work volume and workmanship / Plate deck cutting was Additional Work that had not been approved by the Plaintiff and was not part of the Agreement that had been agreed.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;158400034-
dc.subjectunlawful actsen_US
dc.subjectcancellation of agreementsen_US
dc.subjectrepairs and dockenen_US
dc.subjectholy bareen_US
dc.subjectperbuatan melawan hukumen_US
dc.subjectpembatalan perjanjian,en_US
dc.subjectperbaikan dan pendockanen_US
dc.subjecttongkang keruken_US
dc.titleAspek Hukum Perdata Perbuatan Melawan Hukum Pembatalan Perjanjian Perbaikan Dan Pendockan Tongkang Keruk (Study Putusan No.256/Pdt.G/2016/Pn.Mdn)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158400034 - Muhammad Hery Bhuwana - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
chapter IV203.39 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
158400034 - Muhammad Hery Bhuwana - Fulltext.pdffulltext562.85 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.