Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10860
Title: Tinjauan Yuridis Perjanjian Pemborongan Pekerjaan Pembuatan Plat Beton Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Bidang Bina Marga Dengan CV Albukhori
Authors: Agassi, Andre
metadata.dc.contributor.advisor: Rafiqi
Keywords: cutting agreement;default;SPK;perjanjian pemotongan;wanprestasi
Issue Date: 13-Feb-2019
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;158400038
Abstract: Physical development such as school buildings, toll roads, hospitals and others are the objects of building contract agreements, which are carried out by the government and the private sector in the construction. In this agreement, the production of the concrete plate of the P.APBD-IV Project 2017 Budget Year Public Service and Spatial Planning of Langkat Regency in Hamlet II Manggis, Pulau Banyak Village, Tanjung Pura District with CV. Albukhori regulated in the agreement Number: 34 / SPK / BM-P.APBD-IV / LKT / 2017, dated November 24, 2017. The implementation of the agreement is set forth in the form of a written agreement known as an agreement to work or a Work Order (SPK). The problem in this study is how the factors causing default in the agreement to chart the work of making concrete plates in Pulau Banyak Village, Tanjung Pura District, between the Public Works Agency and the Spatial Planning in the field of community development with CV. Albukhori and how the legal consequences occur when the agreement to contract the work of making concrete plates in Pulau Banyak Village, Tanjung Pura Sub-District, between the Public Works and Spatial Planning Service of the Community Development Unit with CV. Albukhori defaulted. The type of research used in writing this thesis is normative juridical descriptive analysis. The location of the study was conducted in Manggis II Hamlet, Pulau Banyak Village, Tanjung Pura District, Langkat Regency. Data collection techniques used are library research, document studies and interviews. The results of research, the cause of default is due to negligence and force majeure. In the contract agreement the cause of default is if the provider or assignor fails to fulfill the obligations in the contract. The legal effect on defaults that occur in this agreement is that the aggrieved party may request compensation, settlement of work and compensation, fines or cancellation of the agreement. If there is a dispute over default in the implementation of the agreement, the settlement is carried out through deliberation to reach consensus. But if it doesn't work, proceed through the Indonesian National Arbitration Board (BANI), if the method is not successful, then the defaulting party can be fined or sanctioned / fined according to the provisions in the contract.
Description: Pembangunan fisik seperti gedung sekolah, jalan tol, rumah sakit dan lainlain adalah obyek dari perjanjian pemborongan bangunan, yang dalam pelaksanaan pembangunannya dilakukan oleh pemerintah dengan pihak swasta. Pada perjanjian ini yaitu pembuatan plat beton Proyek P.APBD-IV Tahun Anggaran 2017 Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Langkat di Dusun II Manggis, Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura dengan CV. Albukhori yang diatur dalam perjanjian Nomor: 34/SPK/BM-P.APBDIV/LKT/2017, tertanggal 24 Nopember 2017. Pelaksanaan perjanjian dituangkan dalam bentuk perjanjian tertulis yang dikenal dengan perjanjian pemborongan pekerjaan atau Surat perintah Kerja (SPK). Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya wanprestasi dalam perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan plat beton di Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang bina marga dengan CV. Albukhori dan bagaimana akibat hukum apabila perjanjian pemborongan pekerjaan pembuatan plat beton Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bidang bina marga dengan CV. Albukhori terjadi wanprestasi. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang bersifat deskriptif analisis. Lokasi penelitian dilakukan di Dusun Manggis II Desa Pulau Banyak Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka (Library Research), studi dokumen dan wawancara. Hasil penelitiaan, penyebab terjadinya wanprestasi adalah karena kelalaian dan keadaan memaksa (force majeur). Dalam perjanjian pemborongan penyebab terjadinya wanprestasi adalah apabila penyedia atau pemberi tugas gagal memenuhi kewajiban dalam kontrak. Akibat hukum terhadap wanprestasi yang terjadi dalam perjanjian ini adalah pihak yang dirugikan dapat meminta ganti rugi, penyelesaian pekerjaan dan ganti rugi, denda atau pembatalan perjanjian. Apabila terjadi sengketa terhadap wanprestasi dalam pelaksanaan perjanjian maka penyelesaian dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun apabila tidak berhasil, dilanjutkan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI), apabila cara tersebut tidak berhasil, maka pihak yang wanprestasi dapat dikenakan denda maupun sanksi/denda sesuai ketentuan dalam kontrak.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10860
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158400038 - Andre Agassi - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
chapter IV509.1 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
158400038 - Andre Agassi - Fulltext.pdffulltext2.14 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.