Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10871
Title: Perlindungan Hukum Terhadap Anak sebagai Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara)
Authors: Nasution, Rina Maisyarah
metadata.dc.contributor.advisor: Muazzul
Kartika, Arie
Keywords: anak;korban;tindak pidana;pelecehan seksual;children;victims;sexual harassment
Issue Date: 22-Jun-2019
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;158400008
Abstract: Child protection is all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with their dignity and humanity, and get protection from violence and discrimination. Therefore, there is a need for legal guarantees for child protection activities.The formulation in this study is that sexual harassment is a form of sexual act or conversation where an adult seeks sexual satisfaction from a child. And child sexual abuse can include the form or interaction between a child and an adult where the child is used for sexual stimulation by an actor or other person who is in a position to have power or control over the victim, including inappropriate physical contact, making pornography or showing adult genitalia to children. The study in this paper is legal research, so the approach used is a normative juridical approach that is descriptive analytic. The data used comes from the applicable laws and regulations, both Islamic law and positive law are analyzed qualitatively and then interpreted by the deductive method. And the results of this study indicate that the legal protection carried out by the Office of Women's Empowerment and Child Protection is a form of treatment for children who are victims of sexual abuse, starting from the time of reporting to the inspection process. In addition, the Office of Women's Empowerment and Child Protection seeks to provide rehabilitation to children as victims of sexual harassment by collaborating with the Police. The obstacles faced were lack of witnesses and evidence that made it difficult to carry out further examinations, then from the victim's side did not want to be processed due to trauma, shame if processed in the court would spread to many people according to them was a disgrace that must be covered , then fear because the victim received threats and terror from the perpetrators, making the victim not want to report the incident of sexual abuse.
Description: Perlindungan anak merupakan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh sebab itu, perlu adanya jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak. Adapun rumusan dalam penelitian ini adalah Pelecehan seksual merupakan suatu bentuk tindakan atau percakapan seksual dimana seorang dewasa mencari kepuasan seksual dari seorang anak. Dan pelecehan seksual pada anak dapat mencakup bentuk atau interaksi antara anak dan orang dewasa dimana anak tersebut dipergunakan untuk stimulasi seksual oleh pelaku atau orang lain yang berada dalam posisi memiliki kekuatan atau kendali atas korban, termasuk didalamnya kontak fisik yang tidak pantas, membuat ponografi atau memperlihatkan alat genital orang dewasa kepada anak. Kajian dalam skripsi ini adalah penelitian hukum, maka pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif yang bersifat deskriptif analitik. Data yang digunakan berasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum positif yang dianalisis secara kualitatif dan kemudian diinterprestasikan dengan metode deduktif. Dan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah bentuk perlakuan terhadap anak yang menjadi korban pelecehan seksual, mulai pada saat pelaporan sampai proses pemeriksaan. Selain itu Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak berupaya memberikan rehabilitasi pada anak sebagai korban pelecehan seksual yaitu dengan bekerjasama dengan Kepolisian. Adapun hambatan yang dihadapi yaitu kurangnya saksi dan bukti sehingga menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut, kemudian dari pihak korban sendiri tidak mau untuk diproses karena trauma, malu apabila diproses di pengadilan kasus yang menimpanya akan tersebar kebanyak orang yang menurut mereka itu adalah aib yang harus ditutupi, kemudian rasa takut karena pihak korban mendapat ancaman dan teror-teror dari pelaku sehingga membuat korban tidak mau untuk melaporkan kejadian pelecehan seksual tersebut.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10871
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158400008 - Rina Maisyarah Nasution - Fulltext.pdfFulltext1.57 MBAdobe PDFView/Open
158400008 - Rina Maisyarah Nasution - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV444.35 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.