Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10919
Title: | Perlindungan Hukum bagi Konsumen Terhadap Klausula Baku Pengelola Parkir (studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 2078 K/Pdt/2009) |
Authors: | Agung, Anugrah Septi |
metadata.dc.contributor.advisor: | Hidayani, Sri Harahap, Desy Agustina |
Keywords: | perlindungan hukum;konsumen;klausula baku;pengelola parkir;legal protection;consumer;raw clause;parking managers |
Issue Date: | 5-Apr-2019 |
Publisher: | Universitas Medan Area |
Series/Report no.: | NPM;158400155 |
Abstract: | Considering on how important the parking facilities for the consumers, the business actor should provide safety and comfort for the consumers. However, the business actor often times ignore those matter. The business actor issue a parking ticket fill with the agreement transfer of responsibility on lost and missing things, usually written on the parking ticket with “Every vehicle which are damaged and missing while on parking time period becomes the responsibility of the vehicles owner”. The problems in this research is how the legal protection for consumers who use parking service against raw clause in the verdict number 2078 K/ Pdt / 2009, how is the settlement if the vehicle get missing in the parking lot in the verdict number 2078 K / Pdt / 2009. The type of research used in this study is normative juridical with the nature of descriptive-analytical research. In this study the data that are used to write this thesis is Library Research i.e. doing research with various reading sources such as books, scientific essay, and opinion of scholars. And also conducting field research, the researchers conducted a study directly to the Medan District Court to strengthen the theory. The results of the research that have been done that the verdict number 2078 K / Pdt / 2009 the business actor is obliged to bear the loss of a motorcycle parking services users at the place of business management so that with the loss of motorcycle owned parking service users then the business actor must be responsible for the area they manage, business actor cannot take refuge in the standard clause. The settlement of consumer protection disputes can be done by solving the disputes outside the court through a mediation process or arbitration or conciliation and settlement through the court. |
Description: | Mengingat pentingnya sarana parkir untuk konsumen, seharusnya pelaku usaha memberi keamanan dan kenyamanan untuk konsumen. Namun sering kali terjadi pelaku usaha mengabaikan itu. Pelaku usaha memberikan karcis parkir berisikan tentang pengalihan tanggung jawab atas kehilangan, biasanya di karcis parkir tertuliskan “Setiap kendaraan yang rusak dan hilang pada waktu parkir menjadi tanggung jawab pemilik kendaraan”. Pemasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pengguna jasa parkir terhadap klausula baku dalam putusan nomor 2078 K/ Pdt / 2009, bagaimana penyelesaian sengketa bila ada kehilangan kendaraan bermotor di area parkir dalam putusan nomor 2078 K / Pdt / 2009. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriftif analitis. Pada penelitian ini data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian pustaka (library research) yaitu melakukan penelitian dengan berbagai sumber bacaan seperti buku-buku, karangan-karangan ilmiah, serta pendapat-pendapat para sarjana. Dan juga penelitian lapangan (field research) dalam melakukan penelitian lapangan, peneliti melakukan studi langsung ke Pengadilan Negeri Medan untuk menguatkan teori. Hasil penelitian yang telah dilakukan bahwa putusan nomor 2078 K/ Pdt / 2009 pelaku usaha berkewajiban menanggung kehilangan sepeda motor pengguna jasa parkir di tempat pengelolaan pelaku usaha sehingga dengan hilangnya sepeda motor milik pengguna jasa parkir maka pihak pelaku usaha harus bertanggung jawab atas areal yang dikelolanya, pelaku usaha tidak dapat berlindung terhadap klausula baku. Penyelesaian sengketa perlindungan konsumen dapat dilakukan dengan cara penyelesaian sengketa diluar pengadilan melalui proses mediasi atau arbitrase atau konsiliasi dan penyelesaian melalui pengadilan. |
URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10919 |
Appears in Collections: | SP - Civil Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
158400155 - Anugrah Septi Agung - Fulltext.pdf | Fulltext | 1.79 MB | Adobe PDF | View/Open |
158400155 - Anugrah Septi Agung - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 549.22 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.