Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10926
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Lubis, Anggreini Atmei | - |
dc.contributor.advisor | Mubarak, Ridho | - |
dc.contributor.author | Siringo-Ringo, Simon Pitrus | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-24T03:38:08Z | - |
dc.date.available | 2019-10-24T03:38:08Z | - |
dc.date.issued | 2019-04-11 | - |
dc.identifier.uri | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10926 | - |
dc.description | Semakin meningkatnya tindak pidana persetubuhan, perhatian terhadap nasib atau kondisi korban persetubuhan belum begitu besar. Layanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak sangatlah penting adanya untuk membantu menangani korban sekaligus sebagai titik awal dalam terungkapnya suatu kasus persetubuhan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana layanan yang diberikan oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan dan kendala- kendala yang dihadapi serta upaya untuk mengatasi kendala tersebut. Metode pendekatan yang digunakan adalah Yuridis empiris, suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan nyata di masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta, kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah, kemudian menuju kepada identifikasi masalah dan pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah. Disini penulis membahas permasalahan yang ada dengan cara melihat segi yuridisnya yaitu dalam Undang-undang No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan saksi dan korban. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, penulis mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada, bahwa Layanan unit perlindungan perempuan dan anak kepolisian resor Langkat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban persetubuhan, antara lain merahasiakan identitas korban, memberian konseling diluar jalur hukum, melakukan upaya penyidikan, memberikan Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) dan melakukan kerjasama dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Kendala-kendala yang dihadapi yaitu kurangnya kesadaran hukum masyarakat, adanya rasa malu dari korban untuk melapor, adanya pencabutan laporan dan tersangka melarikan diri. Upaya untuk menanggulangi kendala tersebut adalah melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat, bagi korban diberi pengertian untuk bersikap kooperatif, meningkatkan koordinasi dengan dinas sosial dan lembaga-lembaga sosial di masyarakat, penangkapan terhadap pelaku.Agar perlindungan hukum dapat berjalan baik harus didukung oleh lingkungan sekitar baik keluarga maupun tempat tinggalnya, serta adanya sikap pro-aktif dari seluruh lapisan masyarakat dan pihak Kepolisian. | en_US |
dc.description.abstract | The increasing number of criminal acts of intercourse, attention to the fate or condition of victims of intercourse has not been so great. The service unit for the protection of women and children is very important to help deal with victims as well as a starting point in the disclosure of an intercourse case. This study aims to find out how the services provided by the Women and Children Protection Unit in providing legal protection to children victims of intercourse and the obstacles faced and efforts to overcome these obstacles. The approach method used is Juridical Sociology, a study conducted on real conditions in the community with the intent and purpose of finding facts, then proceed with finding problems, then leading to the identification of problems and ultimately leading to problem solving. Here the author discusses the existing problems by looking at the juridical aspects, namely in Law No. 13 of 2006 concerning Protection of witnesses and victims. Based on the results of the research conducted, the authors get answers to the existing problems, that the services of the women's and children's protection unit of the Langkat resort police provide legal protection for child victims of intercourse, including keeping the identity of the victim confidential, giving counseling outside the legal route, making investigative efforts, Letter of Notification of Progress of Investigation (SP2HP) and collaborating with Non-Governmental Organizations (NGOs). Constraints faced are lack of community legal awareness, the shame of victims to report, the revocation of reports and suspects fleeing. Efforts to overcome these obstacles are to carry out legal counseling to the community, for victims to be given an understanding to be cooperative, to improve coordination with social services and social institutions in the community, to arrest perpetrators. and his residence, as well as a pro-active attitude from all walks of life and the police. | en_US |
dc.language.iso | id | en_US |
dc.publisher | Universitas Medan Area | en_US |
dc.relation.ispartofseries | NPM;158400179 | - |
dc.subject | perlindungan hukum | en_US |
dc.subject | anak | en_US |
dc.subject | korban persetubuhan | en_US |
dc.subject | legal protection | en_US |
dc.subject | children | en_US |
dc.subject | victims of copulation | en_US |
dc.title | Layanan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Persetubuhan (Studi Kasus Kepolisian Resor Langkat) | en_US |
dc.type | Thesis | en_US |
Appears in Collections: | SP - Criminal Law |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
158400179 - Simon Pitrus Siringo Ringo - Fulltext.pdf | Fulltext | 1.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
158400179 - Simon Pitrus Siringo Ringo - Chapter IV.pdf Restricted Access | Chapter IV | 223.46 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.