Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10927
Title: Kajian Hukum Terhadap Kesepakatan Informed Choice dan Informed Consent dalam Persalinan Antara Bidan dengan Pasien (Study di Praktek Bidan R. Br Tarigan Medan)
Authors: Andini, Silvi
metadata.dc.contributor.advisor: Maswandi
Saputra, M. Yusrizal Adi
Keywords: pertanggungjawaban hukum;perikatan informed choice;informed consent;legal responsibility;informed choice engagement;informed engagement
Issue Date: 4-Apr-2019
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;158400182
Abstract: Informed Choice is information for patients to choose the options available to patients clearly about the purpose of medical action to be carried out, procedures for action to be performed, risks that may be faced, alternative medical measures, and medical costs to support the birth process, Informed Consent is an agreement / patient approval for medical efforts that will be carried out by the midwife on her, after getting information from the midwife. The problem in this study is how the legal arrangements for the issuance of Informed Choice and Informed Consent agreements, what are the contract procedures in the Informed Choice and Informed Consent agreement and what legal consequences occur in the Informed Choice and Informed Consent agreements. The method used in this study is normative juridical, namely the research method that examines the study of documents which uses various data such as legislation, legal theory, the opinions of scholars to support the quality of the results of research. The library research method is carried out by taking data from various books, reading sources related to the titles of discussions, journals, legislation and interviews. Analysis of the data used is through the library research method which is carried out by taking data from various evidence, journals, and other reading sources. Informed Choice and Informed Consent are regulated in the Regulation of the Minister of Health of the Republic of Indonesia Number 290 of 2008 concerning Approval of Medical Measures. The Informed Choice agreement procedure is to provide an explanation of medical actions, procedures for actions to be taken, risks, alternatives, and medical costs while the Informed Consent procedure is an agreement, a patient who is competent in law, an agreement is written / unwritten / without consent, the patient can approve or reject medical action. The choice of resolving medical cases can be through Litigation and Non Litigation, Non Litigation means through a process outside the court while the settlement of Litigation cases means through litigation both civil and criminal.
Description: Informed Choice adalah informasi untuk pasien memilih pilihan yang ada kepada pasien dengan jelas mengenai tujuan tindakan medis yang akan dilakukan, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko yang mungkin dihadapi, alternatif tindakan medis, dan biaya medis guna mendukung proses kelahiran, Informed Consent adalah kesepakatan/ persetujuan pasien atas upaya medis yang akan dilakukan oleh bidan terhadap dirinya, setelah mendapatkan informasi dari bidan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pengaturan hukum terbitnya ikatan kesepakatan Informed Choice dan Informed Consent, Bagaimana prosedur kontrak dalam ikatan kesepakatan Informed Choice dan Informed Consent dan Bagaimana akibat hukum yang terjadi dalam ikatan kesepakatan Informed Choice dan Informed Consent. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen yakni menggunakan berbagai data seperti peraturan perundang-undangan, teori hukum, pendapat para sarjana guna menunjang kualitas dari hasil penelitian. Metode penelitian kepustakaan dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buku, sumber bacaan yang berhubungan dengan judul pembahasan, jurnal, perundang-undangan dan wawancara. Analisis data yang digunakan ialah melalui metode penelitian kepustakaan yang dilakukan dengan mengambil data dari berbagai buktu, jurnal, dan sumber bacaan lainnya. Informed Choice dan Informed Consent diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. Prosedur kesepakatan Informed Choice ialah dengan memberikan penjelasan mengenai tindakan medis, tata cara tindakan yang akan dilakukan, risiko, alternatif, serta biaya medis sedangkan prosedur Informed Consent yaitu adanya kesepakatan, pasien yang cakap hukum, persetujuan dilaksanakan tertulis/ tidak tertulis/ tanpa pesetujuan, pasien dapat menyetujui ataupun menolak tindakan medis. Pilihan menyelesaian perkara medis bisa melalui Litigasi dan Non Litigasi, Non Litigasi maksudnya melalui proses diluar pengadilan sedangkan penyelesaian perkara Litigasi maksudnya melalui proses pengadilan baik perdata maupun pidana.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/10927
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158400182 - Silviandini - Fulltext.pdfFulltext2.46 MBAdobe PDFView/Open
158400182 - Silviandini - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV520.98 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.