Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11265
Title: Peranan Hakim di pengadilan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Nomor 20 Tahun 2001
Authors: Wahyuni, Imta
metadata.dc.contributor.advisor: Zulyadi, Rizkan
Mubarak, Ridho
Keywords: role of judges;crime;corruprion;law number 20 year 2001;peran hakim;korupsi;tindak pidana;undang undang nomor 20 tahun 2001
Issue Date: 4-Apr-2019
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;148400085
Abstract: Judges are people who are considered capable of resolving corruption cases clearly, but sometimes the judges' powers in the judiciary are undermined by those who want to save themselves from criminal sanctions by luring the judge with anything deemed beneficial to the judge and not infrequently a judge is intimidated by corruptors by disrupting their power in the court by intimidating them in the form of threats to judges who do not cooperate, but also by giving a sum of money so that the case is won. The main issues in this paper are as follows the role of judges in the court in eradicating corruption in accordance with Law Number 20 Year 2001 (Study of Decision 16 / Pid.Sus.K / 2011 / Pn.Mdn). This study discusses about (1) the regulation of the law of corruption in Indonesia has been regulated in the Criminal Code and Law Number 30 of 2002 concerning the Corruption Eradication Commission. Finally, the government issued a Law on Money Laundering Crimes, (2) The basis for judges' consideration in the decision on corruption cases is that they are divided into two categories, namely juridical considerations and non-judicial considerations. (3) The role of corruption judges in an effort to eradicate corruption cases, namely prosecuting corruption cases and imposing penalties on the basis of consideration of the elements of anyone, this element solely to show that criminal acts are common, one is punished without requiring certain qualities of the culprit, because whoever the person can be legally accounted for can be prosecuted under Article 1 Paragraph 1 of the Act No. 3 of 1971. This type of research is normative or normative juridical or library legal research which can be interpreted as legal research by examining library materials and secondary materials. The nature of this study is descriptive analytical. This research will be carried out by the researcher is Medan Medan District Court, having his address at Court Road No. 8 Medan Petisah District, Medan Petisah District, Medan City, North Sumatra Province. This research will be carried out by researchers starting in December 2018 until completion. Data collection techniques used in writing this essay are through library research techniques and also through the help of electronic media, namely the internet. And the method of data analysis conducted by the author is to use a normative legal approach that examines secondary data.
Description: Hakim merupakan orang yang dianggap mampu menyelesaikan perkara korupsi secara jelas, tetapi adakalanya kekuasaan hakim di pengadialn justru dirongrong oleh para pihak yang ingin menyelamatkan dirinya dari sanksi pidana dengan mengiming-imingi hakim tersebut denagn apapun yang dianggap menguntungkan hakim tersebut serta tak jarang seorang hakim diintimidasi oleh para koruptor dengan menganggu kekuasaannya dalam pengadilan dengan mengintimidasi berupa ancaman bagi para hakim yang tidak mau bekerja sama,tetapi juga gangguan tersebut dengan pemberian sejumlah uang agar perkaranya dimenangkan. Adapun yang menjadi pokok permasalahaan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut peranan hakim di pengadilan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Studi Putusan 16/Pid.Sus.K/2011/Pn.Mdn). Penelitian ini menbahas mengenai (1) Pengaturan Hukum tindak pidana korupsi di Indonesia telah diatur dalam KUHP serta Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Terakhir pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, (2) Dasar pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana korupsi, yaitu yaitu dibagi menjadi dua kategori, yaitu pertimbangan yang bersifat yuridis dan pertimbangan yang bersifat non yuridis. (3) Peranan hakim tipikor dalam upaya memberantas kasus tindak pidana korupsi, yaitu mengadili proses kasus korupsi serta menjatuhkan hukuman dengan dasar pertimbangan tentang unsur barang siapa, unsur ini semata-mata untuk menunjukkan bahwa tindak pidana tersebut umum, satu dilitacomuni tanpa mensyaratkan kualitas tertentu dari pelakunya, karena siapapun orangnya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dapat dituntut berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 sub Undang-Undang Nomor 3 Tahun Tahun 1971 tersebut. Jenis penelitian ini adalah normative atau yuridis normatif atau penelitian hukum kepustakaan yang dapat diartikan sebagai penelitian hukum dengan cara meneliti bahan pustaka dan bahan sekunder. Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis. Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti adalah Pengadilan Negeri Medan Kota Medan yang beralamat di Jalan Pengadilan No. 8 Kecamatan Medan Petisah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini akan dilaksanakan oleh peneliti mulai pada bulan Desember 2018 hingga selesai. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu melalui teknik studi pustaka (Library Research) dan juga melalui bantuan media elektronik, yaitu internet. Dan metode analisis data yang dilakukan penulis adalah dengan menggunakan pendekatan hukum normative yng menelaah data sekunder.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11265
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148400085 - Imta Wahyuni - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography614.13 kBAdobe PDFView/Open
148400085 - Imta Wahyuni - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV239.84 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.