Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11449
Title: Pelaksanaan Perjanjian Kredit Koperasi Terhadap Anggota Batalyon Zeni Tempur 1/DD (Studi Pustaka Koperasi Primakopkar Dhira Dhama)
Authors: Nugraha, Dhiky Waluya
metadata.dc.contributor.advisor: Muazzul
Hidayani, Sri
Keywords: credit agreement;cooperative batalyon zeni tempur I/DD;perjanjian kredit
Issue Date: 14-May-2019
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;138400055
Abstract: The development of the Small and Medium Enterprises (UKM) sector by the Indonesian government needs to be followed by several policies, such as employment creation policies, anti-poverty policies, and income redistribution policies. Government policy in the development of Small and Medium Enterprises sector (SME) aims to increase the potential and active participation of SMEs in the national development process, especially in economic activities in order to realize the distribution of development through expansion of work and income increase. The target and the development of small-scale enterprises is the increasing number of small-scale enterprises and the realization of a more resilient and independent business, so that economic actors can play a role in the national economy, increased competitiveness of national entrepreneurs in the world market, as well as balanced spread of investment between sectors and among groups. The purpose of this study are To know the form how the implementation of credit agreements on Primkopkar Cooperative Dhira Dharma To find out how the rule of law or legal review imposed by the Cooperative Primkopkar Dhira Dharma. Research Methods in this thesis use Normative Juridical research, while the approach used is a descriptive analysis approach. Etymologically, the word credit comes from the Greek word "credere" which in Indonesiakan become credit, has a meaning of trust. A person obtaining credit means gaining trust. Thus the basis of credit is trust In the process of loan agreement with Primkopkar Dhira Dharma Cooperative, the Cooperative only lend to the member of environment of the battalion in the case of providing the cooperative loan, it is not necessary to conduct a survey on the borrower because the system used in this cooperative is cut the salary but does not rule out the cooperative is also doing prudential principles
Description: Pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) oleh pemerintah Indonesia perlu diikuti dengan beberapa kebijakan yaitu antara lain kebijakan penciptaan kesempatan kerja, kebijakan anti-kemiskinan, dan kebijakan redistribusi pendapatan. Kebijakan pemerintah dalam pengembangan sektor Usaha Kecil Menengah (UKM) bertujuan untuk meningkatkan potensi dan partisipasi aktif UKM di dalam proses pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi dalam rangka mewujudkan pemerataan pembangunan melalui perluasan kerja dan peningkatan pendapatan. Sasaran dan pembinaan usaha kecil adalah meningkatnya jumlah usaha kecil dan terwujudnya usaha yang makin tangguh dan mandiri, sehingga pelaku ekonomi tersebut dapat berperan dalam perekonomian nasional, meningkatka daya saing pengusaha nasional di pasar dunia, serta seimbangnya persebaran investasi antar sektor dan antar golongan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui bentuk bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma Untuk mengetahui bagaimana aturan hukum atau tinjauan hukum yang diberlakukan oleh Koperasi Primkopkar Dhira Dharma MetodePenelitiandalamskripsiinimenggunakanpenelitianYuridisNormatif, sedangkanpendekatan yang digunakanadalahpendekatandeskriktifanalisis. Secara etimologi, kata kredit berasal dari bahasa Yunani yaitu “credere” yang di Indonesiakan menjadi kredit, mempunyai arti kepercayaan. Seseorang memperoleh kredit berarti memperoleh kepercayaan. Dengan demikian dasar dari kredit adalah kepercayaan. Pada proses perjanjian pinjaman pada Koperasi Primkopkar Dhira Dharma, pihak Koperasi hanya melakukan pemberian pinjaman kepada anggota lingkungan batalyon dalam hal memberikan pinjaman koperasi ini tidak perlu melakukan survei terhadap peminjam karena sistem yang digunakan dalam koperasi ini adalah potong gaji tetapi tidak menutup kemungkinan koperasi ini juga melakukan prinsip kehati-hatian
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11449
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
138400055 - Dhiky Waluya Nugraha - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy3.62 MBAdobe PDFView/Open
138400055 - Dhiky Waluya Nugraha - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV1.06 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.