Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11492
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorRafiqi-
dc.contributor.advisorKartika, Arie-
dc.contributor.authorFadhlurrahman-
dc.date.accessioned2020-01-13T03:34:03Z-
dc.date.available2020-01-13T03:34:03Z-
dc.date.issued2019-09-09-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11492-
dc.descriptionPrajurit Tentara Nasional Indonesia adalah warga negara Indonesia terpilih yang terdidik dan dipersenjatai serta dipersiapkan untuk perang, sehingga dalam kehidupannya sehari-hari temperamen. kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh oknum prajurit tidak saja merugikan keluarganya namun juga menimbulkan kerugian bagi prajurit itu sendiri baik secara moril maupun materil. Membuktikan suatu tindak pidana maka dilakukan proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan menurut ketentuan hukum acara pidana yang berlaku. Dalam rangka mendukung dan menjamin terlaksananya peran dan tugas Tentara Nasional Indonesia tersebut, maka Tentara Nasional Indonesia juga mempunyai tatanan atau peraturan-peraturan khusus. Peraturan-peraturan yang bersifat khusus tersebut diantaranya yaitu hukum pidana militer dan hukum acara pidana militer. Permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini adalah mengenai bagaimana proses penyidikan dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat sebagai pelaku dan bagaimana bentuk pertanggungjawaban terhadap anggota Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat yang melakukan kekerasan dalam rumah tangga. Metode penelitian yang dipakai dalam skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif, dimana dalam penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis sebuah putusan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum data primer dengan data sekunder yang diperoleh di lapangan dengan wawancara. Dalam proses penyidikan dimana Polisi Militer melakukan proses penyidikan terhadap tersangka yang berstatus sebagai militer dan dan mengacu pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer dimana pada akhirnya berkas perkara akan diserahkan kepada oditur militer untuk disidangkan di peradilan militer. Ada 4 tahap dalam proses penyelesaian perkara di peradilan militer tahap penyidikan, tahap penuntutan, tahap pemeriksaan di persidangan, tahap pelaksanaan putusan. Anggota militer yang melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga dapat dipidana. Bila bentuk pertanggung-jawaban didalam Pasal 10 Kitab UndangUndang Hukum Pidana berlaku bagi warga sipil maka bentuk pertanggung-jawaban pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer.en_US
dc.description.abstractIndonesian National Army Soldiers are selected Indonesian citizens who are educated and armed and prepared for war, so that in their daily life temperament. domestic violence perpetrated by individual soldiers not only harms their families but also causes losses to the soldiers themselves both morally and materially. Proving a criminal offense, the process of investigation, prosecution and examination in a court of law in a case of a crime of domestic violence is carried out according to the provisions of the applicable criminal procedure law. In order to support and guarantee the implementation of the roles and tasks of the Indonesian National Army, the Indonesian National Army also has special arrangements or regulations. Specific regulations include military criminal law and military criminal procedural law. The problem raised in this research is about the process of investigation in the resolution of criminal acts of domestic violence carried out by the Indonesian National Army as the perpetrators and what forms of accountability towards members of the Indonesian National Army which commit domestic violence. The research method used in this thesis is a normative legal research method, which in this study is intended to analyze a decision made by combining primary data legal materials with secondary data obtained in the field by interview. In the investigation process in which the Military Police conduct an investigation of suspects with military status and refer to Law Number 31 of 1997 concerning the Military Criminal Code Book where eventually the case files will be submitted to military prosecutors to be tried in military court. There are 4 stages in the process of resolving cases in the military court in the investigation stage, the prosecution stage, the hearing stage in the trial, the stage in the implementation of the decision. Military members who commit crimes in domestic violence can be convicted. If the form of liability in Article 10 of the Criminal Law Code applies to civilians, then the form of criminal liability for military members who commit a criminal offense is regulated in Article 6 of the Military Criminal Law Code.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;158400100-
dc.subjectinvestigationen_US
dc.subjectresolutionen_US
dc.subjectdomestic violenceen_US
dc.subjectpenyidikanen_US
dc.subjecttindak pidanaen_US
dc.subjectkekerasan dalam rumah tanggaen_US
dc.titleProses Penyidikan dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga yang dilakukan Oleh TNI AD (Study Di Pengadilan Militer I/02 Medan)en_US
dc.typeThesisen_US
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158400100 - Fadhlurrahman - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy2.7 MBAdobe PDFView/Open
158400100 - Fadhlurrahman - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV1.35 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.