Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11549
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorSihombing, Marlon-
dc.contributor.advisorKariono-
dc.contributor.authorSamudro, Nuhra Adityo-
dc.date.accessioned2020-01-21T01:43:14Z-
dc.date.available2020-01-21T01:43:14Z-
dc.date.issued2017-10-18-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11549-
dc.descriptionImplementasi pengelolaan PBB-P2 yang kewenangan administratif maupun operasionalnya didelegasikan kepada Kabupaten/ Kota, secara tidak langsung melatarbelakangi fenomena ketimpangan yang terjadi dalam hal realisasi target penerimaan PBB di wilayah Kabupaten Langkat. Indikator yang dapat menjadi pedoman terhadap penerimaan PBB-P2 ini terletak pada keseluruhan implementasi kebijakan yang diupayakan guna memastikan besaran potensi PBBP2 terealisasi secara merata dan berimplikasi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas tentang Implementasi Kebijakan Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan sehingga dapat menerangkan fenomena yang ada berdasarkan data atau informasi yang diperoleh pada saat melakukan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di Kantor Kecamatan Stabat dan Kantor Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi pemungutan pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Stabat dan Kecamatan Binjai telah berjalan dengan baik bilamana ditinjau berdasarkan teori implementasi yang dikemukakan oleh Edwards III dan juga berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Langkat.en_US
dc.description.abstractThe implementation of PBB-P2 management which administrative and operational authority is delegated to regional/ city, indirectly underlies of inequality phenomenon that occurs in the target realization of PBB revenue in Langkat regional. The indicators which can be guidelines for PBB-P2 revenues is lie on overall of policy implementation which strived to ensure that the potential magnitude of PBB-P2 is realized evenly and has implications for increasing of Area Original Income (PAD).The method used in this research is descriptive research method with qualitative approach which it is expected to give a clear description about the collection implementation policy of Land and Building Tax so that it can explain the existing phenomenon based on the data or information obtained on while doing research.This research was conducted in Stabat Sub district office and Binjai Sub district office, Langkat regional. The results of this study indicate that the collection implementation of Land and Building Tax in Stabat Sub district and Binjai Sub district has been running well when reviewed based on the theory implementation which proposed by Edwards III and also influence of Area Original Income of Langkat regional.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;141801096-
dc.subjectimplementasi kebijakanen_US
dc.subjectpajak bumi dan bangunanen_US
dc.subjectpendapatan asli daerahen_US
dc.subjectpolicy implementationen_US
dc.subjectland and building taxen_US
dc.subjectarea original incomeen_US
dc.titleImplementasi Pemungutan Pajak Bumi dan Bangunan Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli daerah (Studi pada Kecamatan Stabat Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat)en_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
141801096 - Nuhra Adityo Samudro - Fulltext.pdf.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography650.7 kBAdobe PDFView/Open
141801096 - Nuhra Adityo Samudro - Chapter IV.pdf.pdf
  Restricted Access
Chapter IV371.25 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.