Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11649
Title: Implementasi Perbup Dairi Nomor 20 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (Studi pada Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kabupaten Dairi)
Authors: Tanjung, Nelfita
metadata.dc.contributor.advisor: Kusmanto, Heri
Warijo
Keywords: peraturan bupati;petunjuk pelaksanaan;perda;pajak bumi
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161801066
Abstract: Based on Law No. 28 of 2009, the PBB-P2 is one of the taxes submitted by the management and the authority to collect it to the regional government. The Dairi Regency Government has carried out the transfer of the authority of the collection of rural and urban PBB to increase the revenue of PAD from the UN sector P2. With the enactment of Dairi District Regulation Number 6 of 2011 concerning Land and Rural and Urban Buildings Taxes, the Dairi Regency Government has managed PBB-P2 since January 1, 2014. The current situation shows that with the management of PBB P2 by Dairi Regency Government has experienced an increase on the target and realization of PBB-P2 revenues since 2014. This study aims to determine and analyze the management of Land and Rural and Urban Taxes (PBB-P2) in Dairi District as well as inhibiting and supporting factors for successful management. Informants consist of government officials and taxpayers. The method used is qualitative descriptive. Data analysis with qualitative descriptive analysis.The results of this study indicate that the collection of land and building tax in the urban and rural sectors (PBB P2) in Dairi Regency has not been implemented effectively / well. This is because the ineffectiveness of the Land and Building Tax Collection (PBB P2) in Dairi Regency is influenced by factors: taxpayer knowledge, tax collection, taxpayer compliance, tax collection system, continuous socialization. In terms of institutional management, it is necessary to revitalize through strengthening the organization, considering that in the management of tax collection, a very systematic system is needed in an effort to increase effectiveness and reliable human resources. In increasing collection results, it is necessary to improve data collection, collection system, payment system, incentive system for collectors to increase human resources.
Description: Berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, maka PBB-P2 merupakan salah satu pajak yang diserahkan pengelolaan dan kewenangan pemungutan kepada pemerintah daerah. Pemerintah Kabupaten Dairi telah melaksanaan pengalihan kewenangan pemungutan PBB perdesaan dan perkotaan untuk meningkatkan penerimaan PAD dari sektor PBB P2. Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Dairi Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, maka Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengelola PBB-P2 sejak tanggal 1 Januari 2014. Keadaan saat ini menunjukkan bahwa dengan dikelolanya PBB P2 oleh Pemerintah Kabupaten Dairi telah mengalami peningkatan pada target dan realisasi penerimaan PBB-P2 sejak tahun 2014.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis pengelolaan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) di Kabupaten Dairi serta faktor penghambat dan pendukung terhadap keberhasilan pengelolaan. Informan terdiri dari aparat pemerintahan dan masyarakat wajib pajak. Metode yang digunakan adalah deskriftif kualitataif. Analisis data dengan analisis deskriftif kualitatif.Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemungutan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) di Kabupaten Dairi belum terlaksana dengan efektif/baik. Hal ini disebabkan karena Belum efektifnya pemungutan Pajak Bumi Bangunan Sektor Perkotaan dan Perdesaan (PBB P2) di Kabupaten Dairi dipengaruhi oleh faktor yaitu: faktor Pengetahuan wajib pajak, cara pemungutan pajak, kepatuhan wajib pajak, sistem pemungutan perpajakan, sosialisasi berkesinambungan.Dari sisi kelembagaan yang mengelola perlu revitalisasi melalui penguatan organisasi, mengingat dalam pengelolaan pemungutan pajak dibutuhkan sistem yang sangat sistematik dalam upaya peningkatan efektivitas dan sumber daya manusia yang handal. Dalam peningkatan hasil pemungutan perlu perbaikan dari pendataan, sistem pemungutan, sistem pembayaran, sistem incentive bagi pemungut sampai peningkatan SDM.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11649
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161801066 - Nelfita Tanjung - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy8.16 MBAdobe PDFView/Open
161801066 - Nelfita Tanjung - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV9.88 MBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.