Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11677
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.advisorWarjio-
dc.contributor.advisorIsnaini-
dc.contributor.authorHarahap, Faisal-
dc.date.accessioned2020-02-19T04:07:12Z-
dc.date.available2020-02-19T04:07:12Z-
dc.date.issued2018-05-24-
dc.identifier.urihttps://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11677-
dc.descriptionSampah merupakan masalah krusial yang dihadapi beberapa kota di Indonesia termasuk Kota Medan. Masalah-masalah tersebut lebih terkonsentrasi pada teknik operasional sampah. Walikota Medan Drs. H T Dzulmi Eldin S, MSi mengambil suatu kebijakan dalam pengelolaan sampah di Kota Medan, yaitu melimpahkan sebagian kewenangannya kepada camat dalam pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan sampah melalui Peraturan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan. Salah satu kecamatan yang menjadi sasaran dari kebijakan ini adalah Kecamatan Medan Perjuangan. Dengan pelimpahan yang dilakukan, maka mulai saat ini masalah pengelolaan persampahan yang selama ini ditangani Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Medan kini menjadi tugas dan tanggung jawab camat beserta seluruh jajarannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahan di Kecamatan Medan Perjuangan. Sampel diambil secara purposive sampli sebanyak 43 orang.Analisis data dilakukan secara deskriftif kuantitatif dengan analisa tabel frekwensi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Persampahan yang dilihat dari aspek komunikasi, sumbersumber, disposisi atau kecenderungan pelaksana dan struktur birokrasi hasilnya sudah berjalan dengan baik atau efektif. Kendala-kendala Implementasi Peraturan Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat Dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Di Bidang Pengelolaan Persampahanan adalah: Sebagian aparatur implementor kebijakan kurang memahami tujuan kebijakan; kurang terjalinnya komunikasi, baik antara pihak pimpinan dengan bawahan, antar komponen terkait dalam implementor kebijakan.en_US
dc.description.abstractGarbage is a crucial problem faced by several cities in Indonesia including Medan City. These problems are more concentrated in waste operational techniques. Mayor of Medan Drs. HT Dzulmi Eldin S, MSi took a policy in waste management in Medan City, which delegate some of its authority to sub-district in the implementation of government affairs in the field of waste management through Rule Number 6 of 2018 About the Implementation of Abundance division Mayor's Authority To Camat In Implementation Of Government Affairs In The Field Waste Management. One of the sub-districts targeted by this policy is the Medan Perjuangan sub-district. With the delegation done, then from now on the problem of waste management that has been handled by the Office of Sanitation and Gardening of Medan City is now the duty and responsibility of the sub-district and all its staffs. This study aims to find out the Implementation of Mayor of Medan Regulation No. 6 of 2018 on the Implementation of the Abundance of the Mayor's Authority to the Head of District in the Implementation of Government Affairs in the Field of Waste Management in Kecamatan Medan Perjuangan. Samples taken by purposive sample counted 43 people. Data analysis was done by quantitative descriptive with frequency table analysis. The results of this study indicate that the Implementation of Regulation of Mayor of Medan Regulation Number 6 Year 2018 About Implementation of Division of Proportionality of Mayor to Sub-District In Implementation of Government Affairs in the Field of Waste Management seen from the aspect of communication, sources, disposition or tendency of executor and bureaucracy structure of the results have been running well or effectively. Constraints Implementation of Regulation of Mayor of Medan Regulation Number 6 Year 2018 About Implementation Abundance of Authority of Mayor To Sub-District In Implementation Of Government Affairs In The Field Of Management Of Solid Defense is: Some implementor apparatus of policy lack understanding of policy objectives; lack of communication, both between the leadership with subordinates, among related components in the implementation of the policy.en_US
dc.language.isoiden_US
dc.publisherUniversitas Medan Areaen_US
dc.relation.ispartofseriesNPM;141801091-
dc.subjectimplementasi kebijakanen_US
dc.subjectpelimpahan kewenanganen_US
dc.subjectpengelolaan sampahen_US
dc.subjectimplementation of policiesen_US
dc.subjectdelegation of authorityen_US
dc.subjectmanagement of wasteen_US
dc.titleImplementasi Peraturan Walikota Medan Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pelimpahan Sebahagian Kewenangan Walikota Kepada Camat dalam Pelaksanaan Urusan Pemerintahan di Bidang Pengelolaan Persampahan Studi pada Kecamatan Medan Perjuangan Kota Medanen_US
dc.typeTesis Magisteren_US
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161801091 - Faisal Harahap - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography614.98 kBAdobe PDFView/Open
161801091 - Faisal Harahap - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV548.78 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.