Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11689
Title: Implementasi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Terhadap Efektivitas Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Mandailing Natal
Authors: Sarwedi
metadata.dc.contributor.advisor: Warijo
Isnaini
Keywords: implementation;poor people;implementasi;fakir miskin
Issue Date: Jun-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161801114
Abstract: Poverty is often associated with the limited population to obtain basic services to meet the needs of life. Indicators of limitations are often indicated by the level of welfare of the population which consists of income levels, living environment, and health conditions. These indicators are often used as indicators of poverty. The level of welfare of the population is also influenced by the social conditions formed within the community, which provide different poverty characteristics between regions. The formulation of the problem in this study based on the background of the problem is How Implementation of Law no. 13 of 2011 on the effectiveness of handling the poor in Mandailing Natal District. The purpose of this research is to know the Implementation of Law no. 13 of 2011 on the effectiveness of the handling of the poor in Mandailing Natal Regency and the obstacles in its implementation. Based on the description of research results and discussions that have been described in the previous chapter, then in writing this thesis can be drawn conclusions about the Implementation of Law no. no. 13 of 2011 on the effectiveness of handling the poor in Mandailing Natal Regency, based on the theory of Edward III which includes 4 variables such as communication, resources, disposition, and bureaucratic structure in general the implementation of the policy Act no. 13 of 2011 on the effectiveness of handling the poor in Mandailing Natal Regency has been running well but not maximally implemented.
Description: Kemiskinan sering dikaitkan dengan keterbatasan penduduk untuk memperoleh pelayanan dasar dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Indikator keterbatasan sering ditunjukkan oleh tingkat kesejahteraan penduduk yang terdiri dari tingkat pendapatan, lingkungan tempat tinggal, dan kondisi kesehatan. Indikator-indikator tersebut sering digunakan sebagai indikator kemiskinan. Tingkat kesejahteraan penduduk juga dipengaruhi oleh kondisi sosial yang terbentuk dalam komunitas, yang memberikan karakteristik kemiskinan berbeda antara wilayah satu dengan lainnya. Perumusan masalah dalam penelitian ini berdasarkan latar belakang masalah adalah Bagaimana Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 terhadap efektivitas penanganan fakir miskin di Kabupaten Mandailing Natal. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 terhadap efektivitas penanganan fakir miskin di Kabupaten Mandailing Natal dan yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan uraian hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dalam penulisan tesis ini dapat ditarik kesimpulan mengenai Implementasi Undang-Undang No. 13 Tahun 2011 terhadap Efektifitas Penanganan Fakir Miskin di Kabupaten Mandailing Natal, berdasarkan teori Edward III yang meliputi 4 variabel antara lain komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi secara umum implementasi kebijakan UndangUndang No. 13 Tahun 2011 terhadap efektivitas penanganan fakir miskin di Kabupaten Mandailing Natal sudah berjalan dengan baik namun belum maksimal dilaksanakan.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11689
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161801114 - Sarwedi - Fulltext.pdf.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy615.43 kBAdobe PDFView/Open
161801114 - Sarwedi - Chapter IV.pdf.pdfChapter IV450.87 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.