Please use this identifier to cite or link to this item:
https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11707| Title: | Analisis Yuridis Tentang Kejahatan Illegal Logging dalam Kawasan Hutan (Studi Kasus Nomor: 535/ Pid.B/2011/PN.SIM) |
| Authors: | Munadi |
| metadata.dc.contributor.advisor: | Arifin, Syamsul Siregar, Taufik |
| Keywords: | tindak pidana;illegal logging;sanksi pidana;crime;illegal logging;criminal sanction |
| Issue Date: | 12-May-2018 |
| Publisher: | Universitas Medan Area |
| Series/Report no.: | NPM;161803012 |
| Abstract: | The study, entitled "Criminal Law Policy in Tackling Illegal Logging" with normative juridical approach with case study, is intended to know and analyze the policy of formulation of illegal logging crime and the application of current sanctions, contribute the contribution of thought to the agency Legislative in formulating the law especially in the problem of illegal logging and application of sanction of crime in the future. From the results of the study showed that the formulation of illegal logging crime and the application of sanctions that apply now. Crime in the field of forestry is regulated and formulated in Article 50 and Article 78 of Law No.41 of 1999, but on the definition that is meant by illegal logging is not formulated in a limitative manner so that many legal practitioners who interpret illegal logging individually. The subject of illegal logging law according to Law no. 41 Year 1999 is a person in the sense of both personal, legal entity and business entity, arranged in the same article is not distinguished from personal or corporate articles so that corporations are subject to the same personal sanctions threat. About officials who have authority in the field of forestry that has the potential to increase the intensity of illegal logging crimes. Not yet accommodated in this law therefore, it becomes a legal loophole that can be exploited by actors who are not expressly regulated in the law to escape from lawsuits. Criminal threats imposed are cumulative criminal sanctions, principal penalties, imprisonment and penalties, additional criminal in the form of appropriation of proceeds of crime and or tools for committing crimes, redress and disciplinary sanctions. Criminal penalty for corporation not yet equipped with special rule. |
| Description: | Penelitian dengan judul “Analisis Yuridis Tentang Kejahatan Illegal Logging Dalam Kawasan Hutan Produksi Si Batu Loteng” dengan pendekatan yuridis normatif yang dilengkapi dengan studi kasus, hal ini dimaksudkan untuk mengetahui dan menganalisis kebijakan formulasi tindak pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang, memberikan kontribusi sumbangan pemikiran kepada badan legislatif dalam merumuskan undang-undang khususnya dalam permasalahan illegal logging dan penerapan sanksi tindak pidana dimasa yang akan datang. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa Formulasi Tindak Pidana illegal logging dan penerapan sanksinya yang berlaku sekarang. Tindak pidana dibidang kehutanan diatur dan dirumuskan dalam pasal 50 dan pasal 78 Undang-undang No.41 tahun 1999, namun mengenai definisi yang dimaksudkan dengan illegal logging tidak dirumuskan secara limitatif sehingga banyak para praktisi hukum yang menafsirkan illegal logging sendiri-sendiri. Subyek hukum illegal logging menurut UU No. 41 Tahun 1999 adalah orang dalam pengertian baik pribadi, badan hukum maupun badan usaha, diatur dalam satu pasal yang sama tidak dibedakan pasal mengenai pribadi atau korporasi sehingga korporasi dikenakan ancaman sanksi yang sama dengan pribadi. Tentang pejabat yang mempunyai kewenangan dalam bidang kehutanan yang berpotensi meningkatkan intensitas kejahatan illegal logging. Belum terakomodasi dalam undang-undang ini oleh karena itu, hal tersebut menjadi celah hukum yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang tersebut untuk lolos dari tuntutan hukum. Ancaman pidana yang dikenakan adalah sanksi pidana bersifat kumulatif, pidana pokok yakni penjara dan denda, pidana tambahan berupa perampasan hasil kejahatan dan atau alat-alat untuk melakukan kejahatan, ganti rugi serta sanksi tata tertib. Pidana denda untuk korporasi belum dilengkapi dengan aturan khusus. |
| URI: | https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11707 |
| Appears in Collections: | MT - Master of Law |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| 161803012 - Munadi - Fulltext.pdf | Cover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography | 676.27 kB | Adobe PDF | View/Open |
| 161803012 - Munadi - Chapter III-V.pdf Restricted Access | Chapter III-V | 223.12 kB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.