Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11721
Title: Analisa Hukum Terhadap Peralihan Hak Atas Tanah Berdasarkan Surat Kuasa yang Kadaluarsa (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 89/Pdt.G/1985/PN.Mdn)
Authors: Rajagukguk, Nurcahaya Rumondang
metadata.dc.contributor.advisor: Limbong, Dayat
Isnaini
Keywords: peralihan hak;tanah;surat kuasa;transfer of rights;land;power attorney
Issue Date: 9-Jun-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161803027
Abstract: The Power of Attorney for the transfer of rights granted by the Beneficiary has expired but is still used by the Beneficiary acting on behalf of the heirs to transfer the right to another person over the land which the basis of his control is land Grant Sultan Number 265 dated 16 August 1926. After that by the buyer of the land registering its right to the local Land Office so that the land certificate is issued on behalf of others (not the heirs). To know the legal status of a power of attorney given by the heirs to the recipient of the power of attorney in the event of the extent of committing the act of law in accordance with the authority provided by the law provided by the heirs, and also to know the principles according to the law of the law against a deed of release based on an expired power of attorney in registering land rights to obtain a land title certificate.This type of research is normative juridical that describes the review and explain and analyze the normative provisions associated with the research content. The research aimed to examine the rules contained in the object of study being studied without disregarding the facts. Approach method is a normative juridical approach where approach to the problem is done by examining from various aspects of law. this approach is used by looking at the laws and regulations relating to the object of research studies. That the Power of Attorney is not a novelty in Indonesian Legal Procedure, and since its development and increasing legal needs, one has taken advantage of the institution of empowerment. The authorization is initially granted for the benefit of the power of attorney, that it is then given precisely to protect the interests of the holder of power and also that the granting of power to the interests of the holder of power is in practice fulfilled by the form of power of attorney. And in relation to the Field of Agrarian Law, the granting of power is limited by the laws and regulations governing the expiry of the power of attorney.
Description: Surat Kuasa untuk perbuatan peralihan hak yang diberikan Ahli Waris sudah kadaluarsa namun masih digunakan si Penerima Kuasa yang bertindak atas nama ahli waris untuk melakukan pengalihan hak terhadap orang lain atas bidang tanah yang dasar penguasaannya adalah Tanah Grant Sultan Nomor 265 tertanggal 16 Agustus 1926. Setelah itu oleh pembeli tanah tersebut mendaftarkan haknya pada Kantor Pertanahan setempat sehingga terbitlah sertipikat tanah atas nama orang lain (bukan ahli waris). Untuk Mengetahui status hukum surat kuasa yang diberikan ahli waris kepada penerima surat kuasa dalam hal sejauhmana melakukan perbuatan hukum sesuai dengan kewenangan yang diatur hukum perundangan yang diberikan oleh ahli waris, dan juga untuk Mengetahui asas-asas sesuai hukum perundang-undangan terhadap suatu akta pelepasan yang didasarkan pada surat kuasa yang kadaluarsa dalam mendaftarkan hak atas tanah untuk memperoleh sertifikat hak atas tanah. Jenis penelitian ini bersifat yuridis normative yaitu menggambarkan menelaah dan menjelaskan serta menganalisa ketentuan-ketentuan normative dikaitkan dengan isi penelitian. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam objek kajian yang sedang diteliti tanpa mengenyampingkan fakta-fakta yang ada. Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian. Bahwa Pemberian Kuasa bukan merupakan suatu hal yang baru dalam Tata Hukum Indonesia, dan sejak berkembangnya dan bertambahnya kebutuhan hukumnya, seseorang memanfaatkan lembaga pemberian kuasa. Pemberian kuasa pada awalnya diberikan untuk kepentingan pemberi kuasa, bahwa kemudian diberikan justru untuk melindungi kepentingan pemegang kuasa dan juga Bahwa pemberian kuasa untuk kepentingan pemegang kuasa ternyata dalam praktek dapat dipenuhi dengan bentuk surat kuasa. Dan berkaitan dengan Bidang Hukum Agraria, pemberian kuasa dibatasi oleh peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang berakhirnya surat kuasa.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11721
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161803027 - Nurcahaya Rumondang - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, Bibliography860.9 kBAdobe PDFView/Open
161803027 - Nurcahaya Rumondang - Chapter III-V.pdf
  Restricted Access
Chapter III-V264.25 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.