Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11743
Title: Pemberlakuan Pidana Mati Terhadap Pengedar Narkotika oleh Warga Negera Asing Dilihat dalam Presektif Hak Asasi Manusia (Studi Putusan Nomor 38/PK.Pid.Sus/2011)
Authors: Bangun, Harjuna
metadata.dc.contributor.advisor: Mulyadi, Mahmud
Zulyadi, Rizkan
Keywords: hukuman mati;peredaran narkotika;polrestabes medan;death penalty;narcotics circulation
Issue Date: 26-May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161803090
Abstract: The anti-death sentence movement in Indonesia itself clashed not only with the Criminal Code, but also with religious law especially Islam. Then the pros and cons of whether or not the execution of death was often shifted to the "fight" between the followers of Islam and human rights activists who mostly understand liberal. Be this fuss spread into various aspects of life, including social media. Worrying this debate has the potential to conflict in the community. the formulation of the problem in this thesis research is: How is the view of death penalty according to Human Rights ?, How is the criminal penalty against drug dealer according to the Law in Indonesia ?, How is the criminal law analyst against the imposition of capital punishment against the Narcotics dealer by Foreigner according to the Decision Supreme Court Number 38 / PK.Pid.Sus / 2011 ?. This research uses normative juridical method. Sources of data derived from secondary data, data analysis used is qualitative analysis with inductive thinking flow. In the view of Human Rights, the imposition of the death penalty is not against human rights, although there are pros and cons to the practice of capital punishment. The implementation of the selective, fair and decisive death sentence is the government's move to reduce and combat illicit drug trafficking in Medan City. Criminal detention of drug traffickers in Indonesia is threatened with death penalty, imprisonment, confinement and penalty. In practice the death penalty is committed to narcotics traffickers with an international network and with a large amount. Supreme Court Decision Number 38 / PK.Pid.Sus / 2011 its principles have provided certainty, justice and benefit for the people of Indonesia due to the obedience of international drug narcotics traffickers will provide marmah for other countries not to mess with Indonesian law.
Description: Gerakan anti-hukuman mati di Indonesia sendiri berbenturan tak hanya dengan KUHP, tetapi juga dengan hukum agama terutama Islam. Lantas prokontra perlu atau tidaknya eksekusi mati pun kerap bergeser pada “perkelahian” antara pemeluk agama Islam dan para pegiat HAM yang kebanyakan berfaham liberal. Jadilah ribut-ribut ini merembet ke berbagai ranah kehidupan, termasuk sosial media. Khawatirnya perdebatan ini berpotensi konflik di tengah masyarakat. perumusan masalah dalam penelitian tesis ini adalah: Bagaimana pandangan terhadap pidanan mati menurut Hak Asasi Manusia?,Bagaimana penjatuhan pidana terhadap pengedar Narkoba menurut Undang-Undang di Indonesia?, Bagaimana analisas hukum pidana terhadap penjatuhan pidana mati terhadap pengedar Narkotika oleh Warga Negara Asing menurut Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PK.Pid.Sus/2011?. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Sumber data berasal dari data sekunder, analisa data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan alur pemikiran induktif.Dalam pandangan Hak Asasi Manusia penjatuhan hukuman mati tidak bertentangan dengan HAM, walaupun ada pro dan kontra terhadap praktik hukuman mati. Pelaksanaan hukuman mati yang dilaksanakan dengan selektif, adil dan tegas serta berkepastian hukum merupakan langkah pemerintah untuk mengurangi dan memberantas peredaran gelap narkotika di Kota Medan .Penjatuhan pidana terhadap para penggedar narkotika di Indonesia diancam dengan hukuman mati, hukuman penjara, kurungan dan denda. Dalam praktiknya hukuman mati dilakukan bagi para penggedar narkotika dengan jaringan internasional dan dengan jumlah yang besar.Putusan Mahkamah Agung Nomor 38/PK.Pid.Sus/2011 para prinsipnya telah memberikan kepastian, keadilan dan manfaat bagi masyarakat Indonesia karena dengan dijatuhinya penggedar narkotika jaringan internasional akan memberikan marmah bagi negara lain untuk tidak main-main dengan hukum Indonesia.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11743
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161803090 - HARJUNA BANGUN - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography834.91 kBAdobe PDFView/Open
161803090 - HARJUNA BANGUN - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV227.73 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.