Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11750
Title: Analisis Pembuktian Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung MCK Plus (Studi Putusan Nomor: 14/Pid.Sus.K/2014/PN.Mdn)
Authors: Simorangkir, Wesli Tumbur
metadata.dc.contributor.advisor: Marlina
Limbong, Dayat
Keywords: analisis pembuktian;korupsi;gedung mck plus;evidentiary analysis;corruption;building mck plus
Issue Date: 8-Jun-2017
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;151803056
Abstract: The corruption occur in various regions, ranging from big cities to countryside of this country. From government officials, private companies, to the parking attendants all ever do corruption. This study aims to examine the legal regulation of corruption in a juridical way. To examine the constraints faced by the handling of corruption in the Medan District Court and to review the judge's judgment analysis in Decision Number: 14 / Pid.Sus.K / 2014 / PN.Mdan. The method of research in this thesis is analytical descriptive research. The legal arrangement of corruption is regulated in Law Number 31 Year 1999 and amended in Act 20 of 2001 on Corruption Eradication. This law was born due to the widespread corruption, not only harm the state finance, but also has been a violation of the social and economic rights of the community at large, so that corruption should be classified as a crime against which the eradication is done extraordinary. Internal obstacles faced in handling corruption in Medan District Court are limited Human Resources namely that the number of Judges is still less than the high number of cases. External obstacles faced in handling corruption in the Medan District Court are as follows: 1. The legal counsel and the Defendant always try to slow the progress of the trial. 2. Witness distances. Analysis of judge consideration in Decision Number 14 / Pid.Sus.K / 2014 / PN.Medan is a decision of the Panel of Judges stating the defendant Baun Soripada Siregar Criminalizes the Defendant therefore by imprisonment for 2 (two) years and a fine of Rp . 50.000.000 (fifty million rupiah), provided that if the fine is not paid must be replaced with imprisonment for 1 (one) month is appropriate. Only that which can be seen from this verdict, the Judge handed down a light sentence.
Description: Tindakan-tindakan korupsi terjadi di berbagai daerah, mulai dari kota besar sampai pelosok negeri. Mulai dari pejabat pemerintah, swasta, hingga tukang parkir semua pernah melakukan korupsi. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaturan hukum tindak pidana korupsi secara yuridis. Untuk mengkaji kendala yang dihadapi dakam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan dan untuk mengkaji analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 14 / Pid.Sus.K / 2014 / PN.Mdan. Metode penelitian dalam tesis ini adalah penelitian deskriptif analitis. Pengaturan hukum tindak pidana korupsi diatur di dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan diubah dalam Undang-Undang 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-Undang ini lahir karena tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya dilakukan secara luar biasa. Kendala secara internal yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah Sumber Daya Manusia yang terbatas.Kendala secara eksternal yang dihadapi dalam penanganan tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Medan adalah sebagai berikut :1. Penasehat hukum dan Terdakwa selalu berupaya memperlambat jalannya persidangan. 2. Saksi yang jaraknya jauh. Analisis pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor : 14/Pid.Sus.K/2014/PN. Medan adalah putusan Majelis Hakim yang menyatakan terdakwa Baun Soripada Siregar Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjaraselama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar harusdiganti dengan hukuman kurungan selama 1(satu) bulan adalah tepat. Hanya saja yang dapat dilihat dari putusan ini, Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11750
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
151803056 - Wesli Tumbur Simorangkir - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography666.83 kBAdobe PDFView/Open
151803056 - Wesli Tumbur Simorangkir - Chapter IV-V.pdf
  Restricted Access
Chapter IV-V506.26 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.