Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11786
Title: Implementasi Pengesahan dan Pencatatan Anak Berdasarkan Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (studi kasus Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai)
Authors: Anyar, Haditiya Agusti
metadata.dc.contributor.advisor: Warijo
Kuswardani, Retna Astuti
Keywords: implementation;endorsement and child registration;implementasi;pengesahan dan pencatatan anak
Issue Date: Apr-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161801054
Abstract: Recording of the child is a follow-up action of legal action in the form of legalization of illegitimate child to be the legal child by the Registrar Officer at the Population and Civil Registry Agency who will record the register of the ratification certificate and issue the quotation of the deed of ratification of the child. Validation and recording of illegitimate children to become legal children must be in accordance with the rule of law applicable in Indonesia. Regarding the legalization and recording of the rule of law is used as a guide is one of Article 50 of the Law on Population Administration. This study aims to analyze to what extent the implementation and constraints experienced legalization and recording of children based on Law Number 14 Year 2013 on the amendment of Law Number 23 of 2006 on population administration using qualitative research methods using key informants and additional informants. Based on the results of research in the implementation of Recording and endorsement of children in the Department of Population Civil Registration Tanjungbalai run pretty good, seen from the model Implementation George C.Edwardss III is the aspect of communication / socialization to the community even though some people are still minimal administrative order and supported by the attitude implementers in the division of tasks in accordance with the task and principal, but has constraints on resources apparatus and budget in the implementation of activities and the existence of illegal levies from parties who are not responsible, therefore the Office of Population Civil Registration Tanjungbalai require increased budget for the sake of the implementation of activities that support the activities of child registration and ratification of children in the Department of Population and Civil Records of Tanjungbalai City.
Description: Pencatatan anak tersebut merupakan tindakan lanjutan dari adanya tindakan hukum berupa pengesahan anak tidak sah menjadi anak sah oleh Pegawai Pencatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang akan mencatat pada register akta pengesahan anak dan menerbitkan kutipan akta pengesahan anak. Pengesahan dan pencatatan anak tidak sah menjadi anak sah tersebut tentulah harus sesuai dengan aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengenai pengesahan dan pencatatan tersebut aturan hukum yang dijadikan pedoman adalah salah satunya Pasal 50 Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sampai sejauh mana implementasi dan hambatan – hambatan yang dialami dalam pengesahan dan pencatatan anak berdasarkan UU Nomor 14 Tahun 2013 tentang perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tanjungbalai dengan menggunakan metode penelitian secara kualitatif dengan menggunakan informan kunci dan informan tambahan penelitian. Berdasarkan hasil penelitian dalam pelaksanaan Pencatatan dan pengesahan anak di Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai berjalan cukup baik, dilihat dari model Implementasi George C.Edwardss III yaitu aspek komunikasi/sosialisasi yang sampai kepada masyarakat walaupun sebagian masyarakat masih minim akan tertib administrasi serta didukung oleh sikap pelaksana dalam pembagian tugas yang sesuai dengan tugas dan pokoknya, namun memiliki hambatan pada sumber daya aparatur dan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan serta adanya pungs utan liar dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, oleh karena itu Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai memerlukan peningkatan anggaran demi terlaksananya kegiatankegiatan yang mendukung kegiatan pencatatan anak dan pengesahan anak di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tanjungbalai.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11786
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161801054 - Haditiya Agusti Anyar - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy501.47 kBAdobe PDFView/Open
161801054 - Haditiya Agusti Anyar - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV298.98 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.