Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11804
Title: Implementasi Permendagri 141 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah dalam Penegasan Batas Daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi
Authors: Surbakti, Sriwati Ngena Kencana
metadata.dc.contributor.advisor: Sihombing, Marlon
Warijo
Keywords: implementation;policy;affirmation of territorial borders;implementasi;kebijakan;penegasan batas daerah
Issue Date: Apr-2019
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;171801097
Abstract: The regulation of Minister of Home Affairs number 141 in the year of 2017 the affirmation guidelines of territorial border (replacing the regulation of Minister of Home Affairs number 76 in the year of 2012 the affirmation guidelines of territorial border) declares the determination of the regional boundaries is urgent to apply laws about regions establishment and also in order to bring about legal certainty of region administration. This regulation is made with purpose of obtaining better situation and condition than before. The implementation of region boundary is held systematically and coordinately. The purpose of this research is to analyze the implementation of the regulation of Minister of Home Affairs number 141 in the year of 2017 re the affirmation guidelines of territorial borders between Karo Regency and Dairi Regency. This research is conducted in the government of Karo Regency, the government of Dairi Regency and the government of North Sumatera Province. This research applies qualitative method with descriptive approach. Data collection technique is conducted by observing, interviewing, intensive interview, and documenting. Data then is analyzed through 3 steps, as follows: data reduction, presentation of data, and making conclusion/verification. This research discovers that the implementation of territorial border regulations between Karo Regency and Dairi Regency has been applied following the regulation of Minister of Home Affairs number 141 in the year of 2017 re the affirmation of territorial boundaries. This is reflected in: a. variable of communication, implementation of conflict management due to territorial borders has been running well enough by direct and indirect communication, although not all of the implementors among the government of North Sumatera Province, and the government of Karo Regency, and Dairi Regency comprehend the entire regulations; b. variable of resources, implementation of conflict management due to territorial borders are not sufficient related to human resources, budgeting, equipment, information source and authority; c. variable of disposition, implementation of conflict management due territorial borders have not been applied successfully as a concrete commitment by all level of implementors; d. variable of structural bureaucracy, implementation of conflict management due to territorial borders still have invisible cohesive rhythm and movement among the government of North Sumatera Province with the government of Karo Regency and the government of Dairi Regency.
Description: Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah (menggantikan Permendagri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah) menyatakan, bahwa penentuan batas daerah sangat diperlukan untuk melaksanakan amanat undang-undang tentang pembentukan daerah dan dalam rangka menciptakan kepastian hukum wilayah administrasi pemerintahan. Kebijakan ini dibuat dengan tujuan memperoleh keadaan yang lebih baik lagi dari pada keadaan yang sebelumnya. Pelaksanaan penentuan batas daerah dilakukan secara sistematis dan terkoordinasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan permendagri 141 tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi. Penelitian ini dilakukan di Pemerintah Kabupaten Karo, Pemerintah Kabupaten Dairi dan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi. Data kemudian di analisis melalui tiga tahapan yaitu reduksi data, penyajian data dan mengambil kesimpulan/verifikasi. Penelitian ini menemukan bahwa dalam Implementasi kebijakan penegasan batas daerah antara Kabupaten Karo dengan Kabupaten Dairi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 141 Tahun 2017 tentang pedoman penegasan batas daerah. Hal ini tercermin dari : a). variabel komunikasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah sudah berjalan cukup baik melalui komunikasi langsung dan tidak langsung, walaupun belum semua implementor baik di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun ditingkat Kabupaten Karo dan Dairi memahami dengan baik dan benar seluruh proses penegasan batas daerah, b). variabel sumber daya, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum memadai baik terkait dengan sumber daya manusia, anggaran, peralatan maupun sumberdaya informasi dan kewenangan, c). variabel disposisi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah belum terwujud sebagai suatu komitmen yang utuh di tingkat implementor, d). Variabel struktur birokrasi, implementasi kebijakan penanganan konflik batas daerah masih belum terlihat adanya irama dan gerakan yang sama baik di tingkat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara maupun di tingkat Kabupaten Karo dan Kabupaten Dairi.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11804
Appears in Collections:MT - Master of Public Administration

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
171801097 - Sriwati Ngena Kenca Surbakti - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, III, Biblioghraphy687.17 kBAdobe PDFView/Open
171801097 - Sriwati Ngena Kenca Surbakti - Chapter IV-V.pdf
  Restricted Access
Chapter IV-V722.19 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.