Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11817
Title: Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintah Daerah dalam Mewujudkan Pemerintah yang Baik dalam Bidang Perizinan Pariwisata
Authors: Siregar, Amri Pratama
metadata.dc.contributor.advisor: Minin, Darwinsyah
Isnaini
Keywords: tourism;licensing;medan city;pariwisata;perizinan;kota medan
Issue Date: Nov-2016
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;131803050
Abstract: Tourism is a sector that is continuously being developed by the government as a pillar of national development because it is able to sustain the national economy at a time when the world is experiencing a crisis. In Law Number 10 of 2009 stated that tourism development is needed to encourage equal opportunity to try and benefit and be able to face the challenges of changing local, national and global life. Medan City as one of the autonomous regions in Indonesia which when viewed in terms of spatial planning , then almost 70 percent is a densely populated residential area. The growth of the tourism sector in the city of Medan, is not derived from places of natural attractions such as other regions, but rather to city tourism, night entertainment venues, hotels, self-catering places, cafes, restaurants and salon and spa places. The industry has become one of the forms of the tourism sector which is a leading city project in Medan to increase regional opinion of Medan City. From this background, the author is interested in conducting research in the form of a thesis entitled Juridical Review of the Role of Regional Government in Realizing Good Governance in the Field of Tourism Licensing (Studies in the Medan Integrated Licensing Services and Licensing Office). Problem Formulation is How the Legal Licensing Arrangement in in the field of tourism in Medan? How is the role of local government in realizing good corporate governance in the field of tourism in Medan? How are the obstacles faced by the Service Office and the integrated licensing system in Medan in handling licenses in Medan? The research method used is a normative legal research method with literature study, data analysis using qualitative analysis as a study of the discussion. Legal arrangements for tourism permits in Medan are regulated in statutory regulations namely Law No. 19 of 2009 concerning Tourism, Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. And the Regional Regulation of KotaMedan No. 4 of 2014 concerning Tourism: The role of local government in realizing good corporate governance in the field of tourism in the city of Medan is to provide infrastructure (not only in physical form), expand various forms of facilities, coordinate activities between government officials and the private sector, regulate and promote public abroad the implementation of tourism in the city of Medan, Medan City Government experiences various obstacles when carrying out its role and function. Various obstacles are caused by various factors, including the limited budget, limited human resources, and the condition of a pluralistic society
Description: Pariwisata merupakan sektor yang terus menerus dikembangkan pemerintah sebagai sebagai pilar pembangunan nasional karena mampu menopang perekonomian nasional pada saat dunia sedang mengalami krisis. Dalam UndangUndang Nomor 10 Tahun 2009 dinyatakan bahwa pembangunan kepariwisataan diperlukan untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha dan memperoleh manfaat serta mampu menghadapi tantangan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global.Kota Medan sebagai salah satu daerah otonomi di Indonesia yang jika dilihat dari segi tata ruang, maka hampir 70 persen merupakan daerah pemukiman padat penduduk. Pertumbuhan sektor pariwisata di Kota Medan, tidak berasal dari tempat-tempat objek wisata alam seperti daerah lainnya, tetapi lebih kepada wisata kota, tempat hiburan malam, hotel, tempat tongkorangan, café, restoran maupun tempat-tempat salon dan spa. Industri tersebut menjadi salah satu bentuk sektor pariwisata yang menjadi projek handalan Kota Medan untuk meningkatkan pendapat daerah Kota Medan. Dari latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul Tinjauan Yuridis Peranan Pemerintahan Daerah Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik Dalam Bidang Perizinan Pariwisata ( Studi Pada Kantor Pelayanan dan Perizinan Terpadu Kota Medan).Rumusan Masalah adalah Bagaimana Pengaturan Hukum Perizinan Dalam bidang pariwisata di Kota Medan?, Bagaimana peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan good corporate governance dalam bidang pariwisata di Kota Medan?, Bagaimana hambatan yang dihadapi Kantor Dinas Pelayanan dan sistem perizinan terpadu Kota Medan dalam menangani perizinan di Kota Medan? Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normative dengan studi kepustakaan, analisis data menggunakan analisis kualitatif sebagai bahan kajian dari pembahasan. Pengaturan Hukum terhadap izin pariwisata di Kota Medan adalah diatur di dalam peraturan perundang-undangan yakni Undang-Undang Nomor No. 19Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan, Undang-Undang No. 23 Tahun 2014Tentang Pemerintahan Daerah. Dan Peraturan Daerah KotaMedan No. 4 Tahun 2014 Tentang Kepariwisataan;Peran pemerintahan daerah dalam mewujudkan good corporate governance dalam bidang pariwisata di Kota Medan adalah menyediakan infrastuktur (tidak hanya dalam bentuk fisik), memperluas berbagai bentuk fasilitas, kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dengan pihak swasta, pengaturan dan promosi umum ke luar negeripenyelenggaraan pariwisata di Kota Medan,Pemerintah Kota Medan mengalami berbagai hambatan ketikamenjalankan peran dan fungsinya. Berbagai hambatan disebabkan olehberbagai faktor, diantaranya adalah keterbatasan anggaran, keterbatasan sumber daya manusia, dan kondisi masyarakat yang majemuk
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11817
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
131803050 - Amri Pratama Siregar - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I, II, Biblioghraphy647.95 kBAdobe PDFView/Open
131803050 - Amri Pratama Siregar - Chapter III-V.pdf
  Restricted Access
Chapter III-V291.02 kBAdobe PDFView/Open Request a copy


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.