Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11851
Title: Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat Yang Tidak Memiliki Izin Edar (Studi Putusan Nomor : 1131/Pid.Sus/2018/Pn.Mdn)
Other Titles: Legal Study of Criminal Acts for Drug Distribution that Does Not Have a Circular (Study of Decision Number: 1131 / Pid.Sus / 2018 / Pn.Mdn)
Authors: Nasution, Anggi Nadya
metadata.dc.contributor.advisor: Muazzul
Trisna, Wessy
Keywords: tindak pidana;obat;izin edar;criminal;circulars;medicines
Issue Date: 5-Apr-2019
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;158400095
Abstract: Countries that are based on law put the law as the highest (supreme) so that one of the terms that have been conveyed above appears, namely the rule of law. The rule of law itself cannot ignore 3 (three) basic legal ideas namely; justice, certainty, and expediency. Crimes in the pharmaceutical field, which are related to drug trafficking without marketing authorization, have occurred in many regions in Indonesia. The rise of the circulation of illegal drugs proves that Indonesia's defense is still weak from the invasion of things that endanger the community. Research with the title "Legal Review of Criminal Acts Circulating Drugs that do not Have a Circular by conducting Decision Study Number: 1131 / Pid.Sus / 2018 / PN.Mdn has the formulation of the problem of how the legal regulations regarding drug distribution licenses, and how the role of government in acts criminal distribution of drugs that do not have a marketing authorization, how is the Judge's consideration in deciding the crime of distributing drugs that do not have a marketing authorization. The type of research chosen in the preparation of this thesis is normative research. The nature of the research used in writing this thesis is descriptive approach to normative legal research. Data will be analyzed by qualitative methods. Based on data analysis conducted Legal arrangements regarding drug distribution licenses are in the Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Drug and Food Supervisory Agency Number HK.00.05.1.23.3516 Concerning Circulation of Drug Products, Traditional Medicines, Cosmetics, Food Supplements, and Food Sourced, Containing , Of Certain Ingredients and Or Containing Alcohol, Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection, Regulation of the Head of the Republic of Indonesia Drug and Food Supervisory Agency No. 24 of 2017 concerning Criteria and procedures for drug registration. Presidential Regulation (Perpres) Number: 80 of 2017 concerning the Food and Drug Supervisory Agency (BPOM).
Description: Negara yang berdasarkan atas hukum menempatkan hukum sebagai hal yang tertinggi (supreme) sehingga muncul salah satu istilah yang sudah disampaikan diatas yaitu supremasi hukum. Supremasi hukum itu sendiri tidak bisa mengabaikan 3 (tiga) ide dasar hukum yaitu; keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Kejahatan di bidang farmasi, yang berkaitan dengan peredaran obat tanpa izin edar sudah banyak terjadi diberbagai wilayah di Indonesia. Maraknya peredaran obat ilegal membuktikan masih lemahnya pertahanan Indonesia dari serbuan hal-hal yang membahayakan masyarakat. Penelitian dengan judul “Kajian Hukum Terhadap Tindak Pidana Mengedarkan Obat yang Tidak Memiliki Izin Edar dengan melaksanakan Studi Putusan Nomor:1131/Pid.Sus/2018/PN.Mdn memiliki rumusan masalah bagaimana peraturan hukum tentang izin edar obat, dan bagaimana peran pemerintah dalam tindak pidana mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar, bagaimana pertimbangan Hakim dalam memutuskan tindak pidana mengedarkan obat yang tidak memiliki izin edar. Jenis penelitian yang dipilih dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian normatif, Sifat penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif yang mendekati kepada penelitian hukum normatif. Data akan dianalisa dengan metode kualitatif. Berdasarkan analisa data yang dilakukan Pengaturan hukum tentang izin obat edar berada pada Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.1.23.3516 Tentang Izin Edar Produk Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Makanan, Dan Makanan Yang Bersumber, Mengandung, Dari Bahan Tertentu dan Atau Mengandung Alkohol, Undang-Undang No. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2017 tentang Kriteria dan tata laksana registrasi obat. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor: 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11851
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
158400095 - Anggi Nadya Nasution - Chapter IV V fix.pdf
  Restricted Access
Chapter IV V1.1 MBAdobe PDFView/Open Request a copy
158400095 - Anggi Nadya Nasution - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III, Bibliography4.77 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.