Kedudukan Koperasi Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013)

Gressella S, Lidya

Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11876

Full metadata record

DC Field	Value	Language
dc.contributor.advisor	Maswandi	-
dc.contributor.advisor	Marsela	-
dc.contributor.author	Gressella S, Lidya	-
dc.date.accessioned	2020-07-01T07:47:15Z	-
dc.date.available	2020-07-01T07:47:15Z	-
dc.date.issued	2017	-
dc.identifier.other	138400112	-
dc.identifier.uri	https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11876	-
dc.description	Koperasi merupakan usaha bersama dari sekelompok orang yang mempunyai kepentingan yang sama dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan para anggotanya. Pengelolaan Koperasi dilakukan secara produktif, efektif, dan efisien dalam Koperasi harus mempunyai kemampuan mewujudkan pelayanan usaha yang sebesar-besarnya pada anggota dengan tetap mempertimbangkan untuk memperoleh sisa hasil usaha yang wajar. Koperasi sangat berperan dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi dan demokrasi. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian telah berlaku selama 2 tahun akan tetapi pada tanggal 28 Mei 2014 Mahkamah Konstitusi membatalkan Undang-Undang tersebut karena dianggap telah menghilangkan asas kekeluargaan dan gotong royong yang menjadi ciri khas Koperasi dan Undang- undang Nomor 17 Tahun 2012 dianggap bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sehingga Mahkamah Konstitusi memberlakukan kembali Undang- Undang Nomor 25 tahun 1992. Selama waktu 2 tahun tersebut ada beberapa Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012. Yang menjadi permasalahan didalam penelitian ini yaitu, pertama bagaimana pengaturan koperasi pra Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, kedua bagaimana pelaksanaan Koperasi yang diatur menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012, ketiga bagaimana kedudukan Koperasi pasca pembatalan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2012. Untuk membahas permasalahan tersebut maka dilakukan penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti penerapan ketentuan- ketentuan Perundang-Undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas melalui Undang-Undang, buku-buku, dokumen resmi dan hasil penelitian. Penelitian Ini dilaksanakan di Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Provinsi Sumatera Utara. Berdasarkan analisis hukum terhadap fakta dan data tersebut, maka penulis berkesimpulan bahwa Koperasi yang berdiri berdasarkan Undang Nomor 17 Tahun 2012 tetap sah secara hukum tetapi Koperasi tersebut harus menyesuaikan anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992	en_US
dc.description.abstract	Cooperative is a joint effort of a group of people who have the same interests with the aim of improving the welfare of its members. Management of Cooperatives is done productively, effectively, and efficiently in the Cooperative must have the ability to realize services as much as possible to the members while still considering to obtain the rest of the fair business results. Cooperatives play a role in the implementation of economic life and democracy. Law Number 17 of 2012 on Cooperatives has been in effect for 2 years but on May 28, 2014 the Constitutional Court overturned the Act because it was deemed to have eliminated the principle of kinship and mutual cooperation that characterizes Cooperatives and Law Number 17 of 2012 Is considered contradictory to the 1945 Constitution. So the Constitutional Court re-enacted Law Number 25 of 1992. During those two years there were several cooperatives established under Law Number 17 of 2012. The problem in this research is, firstly how the pre-cooperative arrangement of Law Number 17 of 2012, secondly how the implementation of Cooperative which arranged according to Law Number 17 of 2012, third how the position of Cooperative after the cancellation of Law Number 17 of 2012 To discuss the problem, then conducted a legal juridical normative research. This study aims to examine the application of the provisions of the Laws relating to the issues discussed through laws, books, official documents and research results. This research was conducted at the Department of Cooperatives and Small and Medium Enterprises of North Sumatra Province. Based on the legal analysis of facts and data, the authors conclude that the cooperative established under Law Number 17 of 2012 remains legally valid but the Cooperative must adjust the articles of association and the household budget in accordance with Law Number 25 of 1992	en_US
dc.language.iso	id	en_US
dc.publisher	Universitas Medan Area	en_US
dc.relation.ispartofseries	NPM;138400112	-
dc.subject	Koperasi	en_US
dc.subject	Mahkamah Konstitusi	en_US
dc.subject	Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017	en_US
dc.subject	Cooperative	en_US
dc.subject	Constitutional Court	en_US
dc.subject	Law Number 17 of 2017	en_US
dc.title	Kedudukan Koperasi Pasca Dibatalkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 oleh Mahkamah Konstitusi (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.28/PUU-XI/2013)	en_US
dc.title.alternative	Position of the Cooperative Post The Cancellation of Law Number 17 Year 2012 by the Constitutional Court (Case Study of the Constitutional Court Decision No.28 / PUU-XI / 2013)	en_US
dc.type	Skripsi Sarjana	en_US
Appears in Collections:	SP - Civil Law

Files in This Item:

File	Description	Size	Format
138400112 - Lidya Gressela S - Fulltext.pdf	Cover, Abstract, Chapter I, II, III, Bibliography	2.76 MB	Adobe PDF	View/Open
138400112 - Lidya Gressela S - Chapter IV.pdf Restricted Access	Chapter IV	1.38 MB	Adobe PDF	View/Open Request a copy

Show simple item record