Tinjauan Yuridis Terhadap Lembaga Peradilan Dalam Menyelesaikan Sengketa Sengketa Hubungan Industrial (Studi Kasus Putusan Nomor 5/G/2014/PHI.Mdn)

Abstract

Sesuai dengan perkembangan pembangunan yang pesat terutama dalam sektor ekonomi terlebih-lebih masuknya investasi modal asing dari berbagai negara maupun dalam negeri serta masuknya teknologi canggih segala aspeknya telah mengakibatkan masalah dibidang ketenagakerjaaan khususnya perselisihan hubungan industrial. Keberadaan Undang-undang No. 2 Tahun 2004 merupakan amanat dari Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-undang No. 2 Tahun 2004 Mengatur hal-hal baru, dimana salah satunya yang terpenting adalah dibentuknya Lembaga Pengadilan Hubungan Industrial. Sebagai salah satu cara untuk menyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial. Permasalahan yang akan dibahas adalah Bagaimana Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial dan Apakah dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara perselisihan hubungan industrial dalam Putusan No. 5/ G/2014/PHI.Mdn Dalam membahas permasalahan ini maka dilakukan penelitian dengan menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research), yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan tertulis, dan metode Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penulis langsung melakukan studi ke Pengadilan Negeri Medan dengan mengambil putusan No. 05/G/2014/PHI.Mdn yaitu kasus perkara perselisihan hubungan industrial yang berhubungan dengan judul skripsi ini Selanjutnya dianalisis secara kualitatif sehingga diperoleh gambaran yang jelas dengan pokok permasalahan. Dengan analisis kualitatif maka data yang diproleh dari responden atau informasi menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Hasil penelitian dan pembahasan Proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial melalui pengadilan hubungan industrial yaitu melalui pengajuan gugatan pada Pengadilan Hubungan Industrial, pemeriksaan dengan acara biasa, pemeriksaan dengan acara cepat, dan pengambilan putusan hakim. Adapun Dasar Pertimbangan Hakim dalam memutus perkara perselisihan hubungan industrial dalam Putusan No. 5/ G/2014/PHI.Mdn. Menurut ketentuan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang PPHI, dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan maupun undang-undang lain yang berhubungan dalam perkara ini, maka hakim dalam hal ini memutuskan dan mengabulkan eksepsi kompetensi absolut tergugat dan menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara ini