Perjanjian Penetapan Harga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Studi Kasus No. 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn)

Abstract

Munculnya Undang – Undang No.5 Tahun 1999 merupakan puncak dari berbagai upaya mengatur masalah persaingan antar pelaku usaha dan larangan praktek monopoli. Sebelumnya praktek monopoli telah muncul dalam pemerintahan Belanda yaitu hak untuk berdagang sendiri ( monopoli ) pada VOC diwilayah Indonesia. Namun pada pemerintahan Orde baru dimasa itu banyak terjadi monopoli, oligopoli dan perbuatan lain yang menjurus kepada persaingan usaha tidak sehat, seperti monopoli terigu,monopoli cengkeh,monopoli pengedaran film dan masih banyak lagi. Undang – Undang No.5 Tahun 1999 dijadikan sebagai aturan Hukum dan dasar Hakim dalam memutuskan setiap persoalan monopoli dan persaingan usaha tidak sehat saat saat ini. Dalam UU No. 5 Tahun 1999, pendekatan Rule of reason biasanya ditandai dengan akhir kalimat yang menyebutkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat . serta perjanjian yang dilarang dalam UU No.5 Tahun 1999 adalah suatu perbuatan dari satu atau lebih pelaku usaha untuk mengikat diri terhadap satu atau lebih pelaku usaha laiinya dengan nama ataupun baik tertulis ataupun tidak tertulis, Pembahasan skripsi ini tentang perjanjian penetapan harga ditinjau dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, dimana sebagai landasan penelitian akan dianalisis kasus No. 175/Pdt.G/2014/Pn.Mdn , serta pembahas metode penelitian. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif bisa juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Hasil penelitian dan analisis menjelaskan pengaturan hukum tentang obyek pelanggaran yang dilakukan pemohon menurut investigasi KPPU adalah dugaan pelanggaran pasal 5 ayat (1) Undang-undang No. 5 Tahun 1999”, bahwa dibuatnya pasal tersebut sebenarnya dititikberatkan pada perlindungan terhadap konsumen dari praktek monopoli pelaku usaha dimana konsumen tidak mempunyai pilihan lain untuk berbuat sesuatu dalam menentukan produk barang dan/atau jasa mana yang sesuai dengan yang ia kehendaki, melainkan harus mengikuti kehendak pelaku usaha untuk dapat memperoleh produk barang dan/atau jasa yang ada pada pelaku usaha. Dibatalkannya KPPU No. 06/KPPU-I/2013 tanggal 17 Maret 2014 oleh Majelis hakim pengadilan negri medan karena dugaan pelanggaran pasal 5 ayat ( 1) adalah tidak benar demikian karen yang dibuat pada tahun2011 dan 2012 tidak dapat dikatakan telah merugikan konsumen karena konsumen tidak harus membayar sejumpah uang kepada 13 perusahan atau pemohon jika konsumen tidak menyetujui harga suatu barang dapat membeli ke perusahaan diluar 13 tersebut