Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11950
Title: Kajian hukum Mengenai Peran Pemerintah Daerah Dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
Other Titles: Legal Study Regarding the Role of Regional Governments in the Implementation of Housing and Settlement Areas
Authors: Syahfitri, Aida
metadata.dc.contributor.advisor: Marlina
Isnaini
Keywords: pemerintah daerah;kawasan pemukiman;local government;settlement area
Issue Date: 15-May-2018
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;161803049
Abstract: The Government has a very important role in providing and providing housing facilities and residential areas for the community through the implementation of housing and settlement areas based on the region and the selfreliance of the community so it is a functional unit in the form of physical spatial, economic, and socio-cultural life that is capable ensure environmental sustainability in line with the spirit of democracy, regional autonomy, and openness in the order of life of society, nation, and state. The problems in this research are: Firstly, What is the rule of law local government in the implementation of housing and area based on the law number 1 of 2011? Second, what is the accountability of local government to housing and settlement area based on Act number 1 of 2011? Third, how are the constraints of local government in housing and settlement? The method used in this study is normative legal research that is research that refers to the norms and legal principles contained in legislation and government regulations. The reason is based on the dynamic relationship paradigm between theory, concepts and data which is a constant feedback or modification of theories and concepts based on data collected. The result of the research is the role of local government in the policy in the field of Housing and Settlement Area in accordance with Act No. 1 of 2011 on Housing and Settlement Area so that the target of alignment in the administration of government affairs in the field of housing and residential area can be achieved through optimization and synergy between the central government and local governments related to the implementation of Law No. 23 of 2014 on Regional Government in the implementation of mandatory basic service. The accountability of local governments is responsible for providing and facilitating the acquisition of houses for communities through the provision of housing and residential areas and self-reliance. The provision and ease of acquisition of the house is a functional entity in the form of spatial, economic, and socio-cultural life that is able to guarantee environmental sustainability, in line with the spirit of democracy, regional autonomy. Factors that become obstacles of local government in the implementation of housing and settlement areas of geographical and environmental factors. Geographical condition is important to be considered by any housing development and residential area because of the geographical condition will provide guidance to the development executor about the natural condition in which the housing or settlement area is to be built.
Description: Pemerintah mempunyai peran yang sangat penting dalam menyediakan dan memberikan kemudahan dan bantuan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang berbasis kawasan serta keswadayaan masyarakat sehingga merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Pertama, Bagaimana aturan hukum mengenai peran pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2011? Kedua, Bagaimana pertanggungjawaban pemerintahan daerah terhadap perumahan dan kawasan permukiman berdasarkan undang-undang nomor 1 tahun 2011? Ketiga, Bagaimana hambatan-hambatan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan permukiman? Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma dan asas-asas hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah. Alasannya didasarkan pada paradigma hubungan dinamis antara teori, konsep-konsep dan data yang merupakan umpan balik atau modifikasi yang tetap dari teori dan konsep yang didasarkan pada data yang dikumpulkan. Hasil penelitian adalah Peran Pemerintahan daerah dalam kebijakan di bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman ini sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman agar sasaran penyelarasan dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perumahan dan kawasan permukiman dapat tercapai melalui optimalisasi dan sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan urusan wajib pelayanan dasar. Pertanggungjawaban pemerintah daerah bertanggung jawab dalam menyediakan dan memberikan kemudahan perolehan rumah bagi masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan perukiman serta keswadayaan masyarakat. Penyediaan dan kemudahan perolehan rumah tersebut merupakan satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup, sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah. Faktor-faktor yang menjadi hambatan pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman adanya faktor-faktor geografis dan lingkungan. Kondisi geografis penting untuk diperhatikan oleh setiap pembangunan perumahan dan kawasan permukiman karena kondisi geografis tersebut akan memberikan petunjuk kepada pelaksana pembangunan mengenai keadaan alam dimana perumahan atau kawasan permukiman tersebut hendak dibangun.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/11950
Appears in Collections:MT - Master of Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
161803049 - Aida Syahfitri - Chapter IV-V.pdf
  Restricted Access
Chapter IV337.04 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
161803049 - Aida Syahfitri - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III, Bibliography1.11 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.