Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12052
Title: Aspek Hukum Dalam Pertanggung Jawaban Pidana Terhadap Kejahatan Mutilasi (Studi di Polrestabes Medan)
Other Titles: Legal Aspects in Criminal Liability Against Mutilation Crimes (Study at the Medan Police)
Authors: Sinisura, Andreuw Manikta
Keywords: kejahatan mutilasi;pertanggung jawaban pidana;criminal liability;mutilation
Issue Date: 28-Jan-2020
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;148400051
Abstract: Actually not only the case of mutilation that attracts the attention of the public. The phenomenon of violent crime, whatever its form, is always an interesting topic for people to talk about. The appeal of this case is high, very distinctive, and sensitive because it is related to something that is not good, contrary to morals, is considered wrong, contradicts the views of the community, and becomes a public conversation. The problem in the writing of this thesis is how the legal aspects in criminal liability for the crime of mutilation and how obstacles in revealing the criminal act of mutilation. This type of research in writing this thesis is empirical legal research method research is a legal research method that functions to see the law in the real sense and examine how law works in the community, then empirical legal research methods can be said as sociological legal research, It can be said that legal research exists in a society, legal entity or government agency. There is no specific regulation regarding the criminal act of murder accompanied by mutilation. In the Indonesian Penal Code only regulates the crime of murder in general, which is located in Chapter XIX concerning crimes against lives from Article 338 to Article 350 of the Criminal Code. The obstacles that arise in the process of resolving criminal acts of murder accompanied by mutilation in the Polresta lies in several factors, including Legal Factors, Enforcement Factors and Facilities and Infrastructure Factors, in processing crime scenes and in determining crime scene investigators experience difficulties or constraints experienced in processing places Occurrence of the crime of murder accompanied by Mutilation, namely Changes to the authenticity of the place that occurred at the scene of the crime, Lack of experience of the Investigator in conducting the investigation, Lack of completeness of the equipment at the time of conducting the investigation, Unavailability of Fingerprint Retrieval Database.
Description: Sejatinya tak hanya kasus mutilasi yang menarik perhatian khalayak. Fenomea kejahatan kekerasan, apapun bentuknya, selalu menjadi topik menarik untuk dibicarakan orang. Daya Tarik kasus ini tinggi, sangat khas, dan sensitif karena berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik, bertentangan moral, dianggap salah, kontradiksi dengan pandangan masyarakat, dan menjadi pembicaraan publik. Adapun Permasalahan dalam penulisan skripsi ini yaitu Bagaimana Aspek hukum dalam pertanggungjawaban Pidana Terhadap kejahatan Mutilasi serta Bagaimana hambatan dalam mengungkap Tindak Pidana Mutilasi. Jenis Penelitian dalam penulisan skripsi ini yaitu penelitian metode penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dalam artian nyata dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat maka metode penelitian hukum empiris dapat dikatakan sebagai penelitian hukum sosiologis, Dapat dikatakan bahwa penelitian hukum yang ada di dalam suatu masyarakat, badan hukum atau badan pemerintah. Belum adanya aturan khusus mengenai tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi. Di dalam KUHP Indonesia hanya mengatur tentang tindak pidana pembunuhan pada umumnya saja, yang terletak dalam Bab XIX tentang kejahatan terhadap nyawa dari Pasal 338 sampai dengan Pasal 350 KUHP. Hambatan-hambatan yang timbul dalam proses penyelesaian tindak pidana pembunuhan disertai mutilasi di Polresta terletak pada beberapa faktor, diantaranya Faktor Hukum, Faktor Penegak dan Faktor sarana dan prasarana, dalam pengolahan TKP maupun dalam menentukan TKP penyidik mengalami kesulitan atau adanya kendala yang dialami dalam memproses Tempat Kejadian Perkara tindak pidana pembunuhan disertai Mutilasi yaitu Perubahan keaslian tempat yang terjadi di tempat kejadian perkara, Kurangnya pengalaman Penyidik dalam melakukan penyidikan, Ketiadaan kelengkapan alat pada saat melakukan penyidikan, Tidak tersedianya Data Base pengambilan Sidik Jari .
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12052
Appears in Collections:SP - Criminal Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
148400051 - Andrew Manikta Sinisura - Chapter IV.pdf
  Until 2050-01-01
Chapter IV821.38 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
148400051 - Andrew Manikta Sinisura - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III, Bibliography1.59 MBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.