Please use this identifier to cite or link to this item: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12087
Title: Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Perjanjian Perjanjian Jual Beli Tanah Warisan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 376/Pdt.G/2017/Pn.Mdn)
Other Titles: Juridical Review of Default in the Inherited Land Purchase Agreement Agreement (Study of Medan District Court Decision Number: 376 / Pdt.G / 2017 / Pn.Mdn)
Authors: Hp, Reza Aulia
metadata.dc.contributor.advisor: Siregar, Taufik
Harahap, Dessy Agustina
Keywords: wanprestasi;juali beli;harta warisan;wanprestation;inheritance;buy and sell
Issue Date: 23-Apr-2020
Publisher: Universitas Medan Area
Series/Report no.: NPM;168400216
Abstract: Buying and selling can be said to be valid if all the conditions are met. The inheritance sale law is the same as the general sale law, but if the inheritance object is the right to the land to be sold, all heirs must participate in the sale of the inheritance. One example of a dispute that occurred in the sale and purchase of inheritance land during the transaction process of buying and selling inherited land, the buyer has paid / submitted an amount of money in accordance with the agreement on the price of land to the seller, but the seller did not immediately submit a letter of approval of sale from all heirs it sells to buyers as in decision number 376 / Pdt.G / 2017 / Pn.Mdn. The problem in this study is how the legal arrangements for the sale and purchase of inherited land and what the legal consequences are for defaults carried out on traded land. This type of research is normative juridical, which is a research method that studies document studies, which uses a variety of secondary data such as regulations, legislation, court decisions, legal theory and can also be in the opinion of scholars. Legal arrangements regarding buying and selling are regulated in Article 1457 of the Civil Code in selling and selling inheritance assets in general the same as buying and selling in general, but if the object of buying and selling is inheritance, all heirs must make an heir certificate. With the Default, the legal consequences that arise are the agreements made by the parties can be canceled or canceled by themselves. However, if one party feels aggrieved due to the failure to carry out the achievement of the agreement, then one of the parties has a right to sue in an effort to enforce the rights of the contract or agreement.
Description: Jual beli dapat dikatakan sah apabila seluruh syaratnya terpenuhi. Hukum penjualan warisan sama halnya dengan hukum penjualan pada umumnya, namun apabila menjadi objek harta warisan tersebut merupakan hak atas tanah yang hendak dijual maka seluruh ahli waris harus ikut serta dalam penjualan harta warisan tersebut. Salah satu contoh sengketa yang terjadi dalam jual beli tanah warisan pada saat proses transaksi jual beli tanah warisan tersebut pihak pembeli sudah membayar/menyerahkan sejumlah uang sesuai dengan kesepakatan harga tanah kepada penjual, akan tetapi pihak penjual tidak segera menyerahkan surat persetujuan jual dari seluruh ahli waris yang dijualnya kepada pembeli seperti dalam putusan nomor 376/Pdt.G/2017/Pn.Mdn. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum jual beli tanah warisan dan apa akibat hukum terhadap wanprestasi yang dilakukan pada tanah yang dijual belikan. Adapun jenis penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana. Pengaturan hukum mengenai jual beli diatur dalam Pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dalam menjual beli harta warisan pada umumnya sama seperti jual beli pada umumnya tetapi apabila yang menjadi objek jual belinya adalah harta warisan maka seluruh ahli waris harus membuat surat keterangan ahli waris. Dengan adanya Wanprestasi maka akibat hukum yang timbul adalah perjanjian yang dibuat oleh para pihak dapat dibatalkan atau batal dengan sendirinya. Tetapi, jika salah satu pihak ada yang merasa dirugikan akibat kegagalan pelaksanaan prestasi dari perjanjian tersebut maka salah satu pihak tersebut mempunyai hak gugat dalam upaya menegakkan hak-hak kontrak atau perjanjiannya.
URI: https://repositori.uma.ac.id/handle/123456789/12087
Appears in Collections:SP - Civil Law

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
168400216 - Reza Aulia HP - Chapter IV.pdf
  Restricted Access
Chapter IV110.41 kBAdobe PDFView/Open Request a copy
168400216 - Reza Aulia HP - Fulltext.pdfCover, Abstract, Chapter I,II,III, Bibliography442.75 kBAdobe PDFView/Open


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.